Pemerintah Arahkan 12,7 Juta Hektare Lahan Terdegradasi untuk Bahan Baku B50 hingga B100

Jakarta — Pemerintah mengisyaratkan bahan baku untuk perluasan biodiesel dari B50 hingga B100 akan diarahkan ke lahan dan hutan terdegradasi, bukan hutan primer. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut terdapat sekitar 12,7 juta hektare hutan rusak di Indonesia yang dapat dimanfaatkan.

Pernyataan itu disampaikan Hashim dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026), sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia dan Bloomberg Technoz. "B50–B100 itu nanti, syukur-syukurnya itu nanti dari hutan yang rusak, bukan hutan primer," kata Hashim. "Kita memakai dari tanah, dari hutan degradasi, hutan rusak, bukan hutan primer."

Apa yang dimaksud lahan terdegradasi?

Menurut Hashim, hutan terdegradasi adalah kawasan yang telah kehilangan tutupan hutannya—antara lain akibat penebangan—sehingga kini berupa semak belukar tanpa potensi kayu produktif. Kawasan seperti ini dinilai dapat dialihkan untuk mendukung pasokan energi terbarukan.

Sehari sebelumnya, dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Mari Elka Pangestu juga menyebut Indonesia memiliki lebih dari 12 juta hektare lahan terdegradasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk produksi pangan dan biofuel. Hashim turut menyinggung sekitar 5 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan taman nasional yang kini telah diambil alih negara dan sedang dicarikan pendanaan untuk pemulihannya.

Angka yang perlu diperjelas

Definisi dan angka lahan yang dimaksud belum seragam antarsumber. Bataviapos mencatat luas lahan kritis nasional pada 2022–2023 berada di kisaran 12,4–12,7 juta hektare, lalu sekitar 12,3 juta hektare pada data 2024—angka yang mirip namun merupakan kategori berbeda dari "hutan rusak". Kajian CIFOR-ICRAF yang dikutip Katadata memberi gambaran lebih sempit: dari sekitar 12 juta hektare lahan kritis, sekitar 3,5 juta hektare dinilai cocok untuk tanaman penghasil minyak nonsawit seperti nyamplung, malapari, dan kemiri sunan.

Kekhawatiran masyarakat sipil

Rencana ini muncul di tengah kekhawatiran soal tekanan B50 terhadap hutan. Koalisi Transisi Bersih memperkirakan implementasi B50 dapat membutuhkan tambahan sekitar 5,36 juta hektare perkebunan sawit hingga 2039, dengan potensi deforestasi 1,5 juta hektare. Pegiat lingkungan juga mengingatkan bahwa status lahan yang tumpang tindih dan terbatasnya skema pembiayaan menjadi hambatan nyata bagi pengembangan tanaman energi di lahan terdegradasi.

Catatan redaksi

Gagasan memanfaatkan lahan terdegradasi menjawab salah satu kritik terbesar terhadap biodiesel—risiko deforestasi—seperti yang juga disorot dalam dokumenter SFOC di Bangkok pekan ini. Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh hal-hal teknis: kepastian status lahan, kesesuaian tanaman, produktivitas, serta pengawasan agar "lahan terdegradasi" tidak menjadi celah pembukaan hutan baru. Dengan kebutuhan FAME B50 sekitar 16,7–18 juta kiloliter per tahun dan wacana B60 pada 2027, peta jalan bahan baku yang terukur dan transparan menjadi semakin mendesak.