Dokumenter di Bangkok Soroti Naiknya Permintaan Biofuel Asia dan Dampaknya bagi Hutan Indonesia

Bangkok — Sebuah film dokumenter yang menelusuri rantai pasok biofuel dari perkebunan sawit di Indonesia hingga ke pasar Korea Selatan diputar perdana di ajang Bangkok Climate Action Week, Rabu (7/10/2026). Film ini menyorot sisi lain dari naiknya permintaan bioenergi di Asia: tekanan terhadap hutan dan masyarakat di daerah penghasil bahan baku.

Dokumenter tersebut diproduksi oleh Solutions for Our Climate (SFOC), organisasi riset dan advokasi iklim asal Korea Selatan. Pemutarannya dirangkaikan dengan film garapan Global Environment Forum (GEF) dari Jepang yang mengangkat ekspansi biomassa hutan dan hutan tanaman energi di Indonesia, lalu dilanjutkan diskusi panel bersama perwakilan Trend Asia/Koalisi Transisi Bersih, SFOC, dan GEF. Sesi bertajuk "Forests at the Frontline of Asia's Energy Transition" itu digelar di One Bangkok Tower 4.

Korea makin bergantung pada sawit Indonesia

Film ini berangkat dari laporan riset SFOC berjudul Behind Korea's Biofuels: Sustainability Risks in Indonesia–Korea Palm Oil Supply Chains. Menurut laporan tersebut, minyak sawit dan turunannya memasok sekitar 72% bahan baku biodiesel Korea Selatan pada 2024—empat kali lipat dibanding saat kebijakan pencampuran biodiesel Korea dimulai pada 2015—dan sebagian besar berasal dari Indonesia.

SFOC juga menyebut lebih dari 90% volume ekspor ke Korea yang mereka kaji terkait dengan kasus degradasi ekosistem, konflik hak atas lahan, atau persoalan tata kelola yang terdokumentasi di Indonesia. SFOC memperingatkan, tanpa pengaman lingkungan dan sosial yang lebih kuat, Korea berisiko menjadi pasar bagi bahan baku biofuel berisiko tinggi, terlebih ketika pasar lain mulai menerapkan aturan keberlanjutan yang lebih ketat.

Suara dari lapangan

Salah satu tokoh utama film adalah Marihel Parda Winda, Forest and Land Use Program Officer SFOC. Ia menyampaikan keprihatinan atas kerusakan di sekitar tempat tinggalnya. "Sungguh memilukan melihat kerusakan yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya," ujarnya, seperti dikutip Industry.co.id. Menurut dia, masyarakat kehilangan banyak hal yang selama ini disediakan hutan, dan transisi energi semestinya tidak dibayar dengan hilangnya hutan serta penghidupan warga.

Program Manager Trend Asia sekaligus anggota Koalisi Transisi Bersih, Amalya Oktaviani, menilai sawit serta industri pulp dan kertas masih menjadi pendorong utama deforestasi di Indonesia, dan kenaikan permintaan bioenergi menambah tekanan tersebut. Ia mengingatkan agar ekspansi bioenergi tidak berujung pada "solusi semu"—sesuatu yang dipromosikan sebagai energi terbarukan, tetapi menimbulkan biaya lingkungan dan sosial. Amalya mendorong peninjauan ulang ekspansi perkebunan, termasuk menimbang persaingan antara pangan dan bahan bakar, serta dukungan bagi masyarakat untuk menjaga hutan dan mengembangkan ekonomi alternatif yang memulihkan ekosistem.

Catatan redaksi: membaca isu ini dalam konteks

Isu yang diangkat dokumenter ini berkaitan erat dengan arah kebijakan energi Indonesia sendiri. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia mewajibkan campuran biodiesel B50 di dalam negeri, dengan kebutuhan FAME sekitar 16,7–18 juta kiloliter tahun ini. Menteri Pertanian sebelumnya menyebut B50 memerlukan tambahan sekitar 5,3 juta ton CPO. Artinya, permintaan bahan baku tidak hanya datang dari pasar ekspor seperti Korea, tetapi juga dari program domestik.

Karena itu, peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada—termasuk peremajaan sawit rakyat—menjadi jalan yang lebih aman dibanding pembukaan lahan baru, disertai sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO. Organisasi masyarakat sipil sendiri menuntut ketertelusuran dan pengawasan yang lebih kuat. Kredibilitas klaim pengurangan emisi biodiesel—baik untuk pasar domestik maupun ekspor—pada akhirnya bergantung pada seberapa ketat aspek keberlanjutan rantai pasoknya dijaga. Media Biodiesel akan terus mengikuti perkembangan isu ini. Baca juga: Manfaat dan tantangan program biodiesel.