WTO Bentuk Panel DS593 untuk Periksa Sengketa Sawit Indonesia–Uni Eropa

Jenewa, 29 Juli 2020 — Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyetujui pembentukan panel untuk memeriksa gugatan Indonesia terhadap sejumlah kebijakan Uni Eropa (UE) dan negara anggotanya yang memengaruhi minyak sawit serta biofuel berbahan baku sawit. Perkara bernomor DS593 itu memasuki tahap pemeriksaan panel, bukan putusan bahwa salah satu pihak telah melanggar aturan perdagangan.

Dalam ringkasan rapatnya, Sekretariat WTO menyebut Indonesia mengajukan permintaan pembentukan panel untuk kedua kalinya. Permintaan pertama tertahan pada rapat 29 Juni. Agenda resmi rapat 29 Juli juga mencatat permintaan Indonesia sebagai butir ketujuh, dengan nomor dokumen WT/DS593/9. Pada rapat itulah para anggota WTO menyetujui pembentukan panel.

Pokok sengketa: sawit dan biofuel di pasar UE

Menurut ringkasan WTO, Indonesia mempersoalkan sejumlah tindakan UE dan negara-negara anggotanya yang berdampak pada minyak sawit dan biofuel berbasis tanaman sawit. Indonesia menyatakan tindakan tersebut mendiskriminasi sawit secara tidak adil dan tidak sejalan dengan ketentuan WTO mengenai perdagangan barang, subsidi, serta hambatan teknis perdagangan. Itu adalah dalil pihak penggugat yang masih harus diperiksa, bukan kesimpulan panel.

Analisis Palm Oil Monitor yang terbit pada hari rapat mengaitkan gugatan tersebut dengan kebijakan energi terbarukan UE, khususnya perlakuan terhadap biodiesel berbasis sawit. Namun, tulisan itu merupakan pandangan sebuah publikasi yang berpihak pada sektor sawit; penilaiannya tentang larangan, dampak ekonomi, dan prospek sengketa tidak diperlakukan sebagai temuan WTO. Rumusan resmi WTO lebih luas: kebijakan UE dan negara anggota yang menyangkut minyak sawit serta biofuel berbahan baku sawit.

UE menyampaikan kepada WTO keyakinan bahwa posisinya akan menang dalam sengketa ini. UE juga menyatakan kesediaan membicarakan pengaturan sementara yang timbal balik agar peninjauan tingkat banding tetap tersedia berdasarkan Pasal 25 pemahaman penyelesaian sengketa WTO. Pernyataan itu mencerminkan posisi UE pada saat rapat, bukan hasil pemeriksaan.

Malaysia berbicara; negara lain memesan hak pihak ketiga

Malaysia menyatakan pandangannya bahwa tindakan UE pada praktiknya melarang penggunaan sawit untuk produksi biofuel dan menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Klaim tersebut juga merupakan posisi Malaysia, bukan temuan panel. Menurut catatan WTO, Malaysia bersama Amerika Serikat, Norwegia, Turki, Singapura, Thailand, Rusia, Jepang, Korea, India, Honduras, Guatemala, Kosta Rika, Kolombia, China, Kanada, Brasil, dan Argentina menyatakan reservasi hak untuk menjadi pihak ketiga.

Hak pihak ketiga memungkinkan negara-negara tersebut mengikuti proses sesuai aturan sengketa WTO; pencantuman nama mereka tidak berarti semuanya mendukung Indonesia atau menentang UE. Keputusan rapat membentuk panel juga belum menentukan siapa yang benar, berapa kerugian perdagangan, ataupun apakah kebijakan yang dipersoalkan harus diubah.

Implikasi bagi Indonesia

Bagi Indonesia, pembentukan panel membuka jalur untuk menguji keberatan atas perlakuan terhadap sawit dan biofuel sawit dalam kerangka aturan perdagangan multilateral. Isu ini menyentuh kepentingan akses pasar produk sawit dan turunannya di UE. Namun, dari keputusan prosedural 29 Juli saja belum dapat disimpulkan adanya perubahan akses ekspor, harga tandan buah segar petani, atau volume penjualan biodiesel.

Perbedaan antara tahap pembentukan panel dan putusan substantif penting dijaga. Pembaca yang menelusuri arsip sengketa perlu membaca pernyataan Indonesia, UE, dan Malaysia sebagai posisi masing-masing pada tanggal peristiwa. Sumber resmi WTO memastikan langkah proseduralnya; analisis industri membantu menunjukkan bagaimana isu itu diperdebatkan, tetapi tidak menggantikan dokumen sengketa. Hingga rapat tersebut, pertanyaan apakah langkah UE bertentangan dengan kewajiban WTO masih terbuka.