Malaysia Andalkan B15 untuk Ketahanan Energi, Masih Jauh dari B50 Indonesia

Kuala Lumpur — Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, kini mengandalkan program biodiesel B15 untuk mengurangi ketergantungan pada solar fosil di tengah gejolak harga minyak akibat konflik di Asia Barat. Namun dibanding Indonesia yang sudah menerapkan B50 penuh, langkah negeri jiran itu masih jauh lebih hati-hati.

Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad menyatakan di Dewan Rakyat, Selasa (6/10/2026), bahwa program B15 diharapkan mengurangi ketergantungan Malaysia pada solar minyak bumi sekaligus memperkuat ketahanan energi, seperti dilaporkan The Borneo Post. Ia menjawab pertanyaan anggota parlemen tentang seberapa jauh B15 dapat menekan ketergantungan pada solar yang harganya rentan terhadap konflik geopolitik. Menurut Noraini, biodiesel produksi dalam negeri dapat mengurangi paparan Malaysia terhadap fluktuasi harga global.

B15 berlaku sejak Juni

Malaysia menaikkan kadar campuran biodiesel dari B10 menjadi B15 mulai 1 Juni 2026, dimulai di Semenanjung Malaysia. Saat meninjau Terminal Distribusi Lembah Klang (KVDT), Noraini menyebut B15 sebagai "langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil," sebagaimana dilaporkan Bernama.

• Kebutuhan bahan baku: sekitar 801 ribu ton CPO per tahun—kecil dibanding produksi sawit Malaysia sekitar 20 juta ton per tahun, yang hampir 16 juta ton di antaranya diekspor. Pemerintah Malaysia menegaskan B15 tidak akan mengganggu ekspor.
• Infrastruktur: 452 pabrik kelapa sawit, 54 kilang, 19 pabrik biodiesel, dan 34 depot pencampuran, dengan jangkauan lebih dari 4.400 SPBU.
• Kadar bervariasi: Sarawak (kecuali Bintulu), Labuan, dan Langkawi sudah memakai B20, sementara wilayah lain masih B10, B12, atau B15. Sektor industri masih menggunakan B7.
• Harga: harga eceran B15 sama dengan solar biasa.

Mandek bertahun-tahun di B20

Program biodiesel Malaysia berjalan bertahap sejak 2011, dari B5 ke B7 lalu B10. Rencana perluasan B20 secara nasional yang dijanjikan sejak 2021 belum juga terwujud, terutama karena kendala investasi fasilitas pencampuran. Pada 2025, pemerintah dan pelaku industri sempat buntu soal siapa yang menanggung kebutuhan investasi sekitar RM643 juta untuk B20. Asosiasi Biodiesel Malaysia kini mendesak pemerintah mempercepat peningkatan infrastruktur agar wilayah yang siap bisa langsung naik ke kadar lebih tinggi, hingga B30. Rencana Malaysia ke-13 juga memuat peningkatan depot bertahap untuk mendukung B20 dan B30, termasuk rencana B30 untuk transportasi komersial dan publik.

Perbandingan dengan Indonesia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Kadar wajib saat ini	B50 (penuh sejak 1 Oktober 2026)	B15 di Semenanjung; B20 di sebagian wilayah
Kebutuhan sawit untuk biodiesel	Belasan juta ton CPO per tahun	Sekitar 0,8 juta ton CPO per tahun (B15)
Rencana berikutnya	B60 dikaji untuk 2027	Perluasan B20, wacana B30

Catatan redaksi

Pendekatan kedua produsen sawit terbesar dunia ini berbeda tajam. Indonesia memilih memprioritaskan pasar domestik dan kemandirian energi, dengan konsekuensi berkurangnya ruang ekspor—isu yang juga disuarakan GAPKI lewat usulan kebijakan biofuel fleksibel. Malaysia memilih jalur bertahap yang menjaga volume ekspor. Seiring naiknya serapan biodiesel di Indonesia, pasokan sawit di pasar global berpotensi makin bergantung pada Malaysia—dinamika yang patut dicermati pelaku pasar.