Global Biofuels Alliance Diluncurkan di KTT G20 New Delhi

New Delhi — India meluncurkan Global Biofuels Alliance (GBA) pada 9 September 2023 di sela KTT G20 di New Delhi. Perdana Menteri Narendra Modi tampil bersama para pemimpin sejumlah negara dalam peluncuran itu. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri India, aliansi ini ditujukan untuk mempercepat penggunaan biofuel berkelanjutan melalui kerja sama teknologi, pengetahuan, standar, dan sertifikasi. Keterangan Gedung Putih membedakan Bangladesh dan Singapura, yang hadir sebagai pengamat, dari negara-negara yang meluncurkan aliansi.

Peluncuran dan status peserta

India, sebagai ketua G20 pada 2023, menginisiasi GBA. Kementerian Luar Negeri India menyebut pemimpin Singapura, Bangladesh, Italia, Amerika Serikat, Brasil, Argentina, Mauritius, dan Uni Emirat Arab hadir bersama Modi pada acara 9 September. Namun, daftar peserta panggung peluncuran tidak dengan sendirinya menunjukkan status keanggotaan yang sama untuk tiap negara.

Dalam pembacaan acara yang diterbitkan pada hari yang sama, Gedung Putih menyebut Presiden Joe Biden bergabung dengan Modi dan pemimpin Argentina, Brasil, Italia, Mauritius, serta Uni Emirat Arab untuk meluncurkan aliansi. Para pemimpin Bangladesh dan Singapura, menurut keterangan itu, menghadiri acara sebagai negara pengamat. Karena itu, menyebut kedua negara tersebut sebagai anggota pendiri tidak sesuai dengan rincian status dalam sumber Amerika Serikat tersebut.

Gedung Putih menggambarkan fokus aliansi sebagai upaya mengamankan pasokan biofuel yang tetap terjangkau dan diproduksi secara berkelanjutan. Pernyataan itu juga menyebut para anggota pendiri akan menjangkau negara lain. Ini merupakan tujuan kerja sama yang diumumkan saat peluncuran, bukan laporan bahwa seluruh target pasokan dan keberlanjutan telah tercapai.

Apa yang hendak dikerjakan aliansi?

Menurut kementerian luar negeri India, GBA diharapkan memfasilitasi kemajuan teknologi, meningkatkan pemanfaatan biofuel berkelanjutan, serta membantu pembentukan standar dan sertifikasi yang kuat. Aliansi juga dirancang menjadi tempat rujukan pengetahuan dan pusat keahlian. Rumusan ini menempatkan GBA sebagai wadah kolaborasi internasional; pengumuman tersebut tidak menetapkan mandat campuran biodiesel yang otomatis berlaku bagi semua negara.

Menjelang peluncuran, Badan Energi Internasional (IEA) pada 24 Juli menyampaikan rekomendasi untuk rancangan aliansi. Tiga prioritasnya adalah mengenali serta mengembangkan pasar dengan potensi produksi biofuel berkelanjutan, mempercepat penerapan teknologi, dan mencari kesepakatan atas kerangka penilaian keberlanjutan berbasis kinerja. IEA juga mencatat kendala ketersediaan bahan baku, belum adanya kesepakatan kriteria keberlanjutan, dan lambatnya komersialisasi teknologi terkait.

Rekomendasi IEA tersebut merupakan masukan kebijakan sebelum peluncuran, bukan daftar keputusan teknis yang telah disahkan GBA pada 9 September. Perbedaan ini penting: ruang lingkup kerja sama yang diumumkan luas, sedangkan pengaruhnya terhadap kebijakan biofuel setiap negara masih bergantung pada tindak lanjut masing-masing.

Implikasi bagi Indonesia

Posisi Indonesia perlu dibaca terpisah dari daftar peserta peluncuran. Dua keterangan resmi acara di atas tidak mencantumkan Indonesia sebagai peluncur maupun pengamat. Dengan demikian, peristiwa 9 September ini tidak dapat dijadikan bukti bahwa Indonesia telah bergabung dengan GBA. Keduanya juga tidak menyebut komitmen baru Indonesia terkait ekspor CPO atau biodiesel, harga tandan buah segar, ataupun perubahan mandat campuran akibat pembentukan aliansi.

Indonesia sudah memiliki jalur kebijakan sendiri pada saat itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pada 2 Agustus bahwa B35, yakni campuran biodiesel 35 persen, telah diterapkan secara nasional sejak Februari 2023. Dalam seminar terkait peta jalan energi terbarukan ASEAN di Jakarta, pejabat ESDM mendorong diskusi kolaborasi pemerintah dan nonpemerintah tentang peran biofuel di kawasan. Forum ASEAN yang dibahas ESDM dan GBA yang diluncurkan India adalah dua proses berbeda.

Analisis redaksi: pengalaman B35 dan dialog ASEAN memberi konteks bagi Indonesia untuk menilai gagasan pasar, teknologi, serta penilaian keberlanjutan yang disorot IEA. Namun, sumber-sumber per 9 September belum menunjukkan perubahan terukur pada ekspor sawit, harga petani, atau investasi Indonesia sebagai akibat langsung GBA. Kesimpulan mengenai dampak ekonomi demikian memerlukan kebijakan dan data lanjutan, bukan sekadar pengumuman aliansi.