Filipina Kaji Mandat SAF 1% pada 2030, Target Campuran 50% pada 2050

Jakarta — Departemen Energi Filipina (DOE) sedang mengkaji kewajiban awal campuran bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF) sebesar 1% pada 2030. Usulan yang dibahas melalui National Biofuels Board itu dimaksudkan untuk menciptakan permintaan awal, memberi waktu tiga hingga empat tahun bagi industri membangun pasokan domestik, dan membuka jalan menuju target jangka panjang campuran SAF 50% pada 2050.

Wakil Menteri Energi Filipina Sandy Sales mengatakan harga SAF saat ini diperkirakan tiga hingga empat kali lebih mahal daripada bahan bakar jet fosil. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan tingkat campuran yang rendah sebagai titik masuk agar produsen memperoleh kepastian pasar tanpa langsung membebani maskapai dengan mandat besar.

Mandat 1% untuk memecahkan kebuntuan pasar

Menurut laporan Power Philippines pada 9 Oktober 2026, Sales menggambarkan pasar SAF sebagai persoalan “ayam dan telur”: investor sulit membenarkan pembangunan fasilitas ketika permintaan belum pasti, sedangkan pembeli juga enggan beralih karena harga masih tinggi dan pasokan terbatas. Sejumlah yurisdiksi, katanya, memakai mandat awal sekitar 1% hingga 2% untuk membentuk pasar sebelum menaikkan bauran secara bertahap.

Besarnya investasi yang dibutuhkan Filipina belum dihitung secara final. Biayanya akan dipengaruhi kapasitas pabrik, ketersediaan bahan baku, lokasi fasilitas, serta logistik pengangkutan bahan baku. DOE juga menempatkan ketahanan energi sebagai pertimbangan selain penurunan emisi, terutama karena Filipina masih bergantung pada impor bahan bakar.

Pemerintah Filipina melihat peluang bahan baku dari minyak kelapa, minyak jelantah, dan residu pertanian. Namun, pengembangan industri juga membutuhkan sistem sertifikasi keberlanjutan, infrastruktur penyimpanan dan pencampuran, serta aturan teknis yang dapat diterima oleh maskapai dan pasar internasional.

Roadmap menargetkan SAF 50% pada 2050

Philippine Information Agency melaporkan DOE meluncurkan dua peta jalan pada ASEAN Energy Business Forum di Manila: Biofuels Roadmap dan Sustainable Aviation Fuel Roadmap. Untuk SAF, tahap 2026–2028 difokuskan pada pembangunan dasar kebijakan, proyek percontohan, dan kesiapan infrastruktur. Periode 2029–2035 diarahkan untuk meningkatkan produksi dan adopsi, sedangkan 2036–2050 ditujukan pada integrasi penuh dengan target campuran hingga 50%.

Target 1% pada 2030 masih berupa rekomendasi, bukan ketentuan final. Keputusan akhirnya perlu melewati pembahasan National Biofuels Board dan penyusunan aturan pelaksanaan. Perbedaan antara target awal 1% dan sasaran 50% pada 2050 menunjukkan bahwa pemerintah Filipina memilih pendekatan bertahap, dengan pertumbuhan pasokan domestik sebagai prasyarat kenaikan mandat.

Peta jalan biofuel darat Filipina juga memuat ambisi peningkatan campuran biodiesel secara progresif hingga B20 pada 2040. Arah tersebut memperlihatkan bahwa Manila menghubungkan kebijakan SAF dengan strategi biofuel yang lebih luas, bukan sebagai program penerbangan yang berdiri sendiri.

Relevansi bagi Indonesia dan ASEAN

Bagi Indonesia, rencana Filipina menambah pasar potensial SAF dan bahan baku berkelanjutan di Asia Tenggara. Sales secara khusus menyebut Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga yang telah memiliki basis produksi biofuel. Kerja sama regional dapat mencakup harmonisasi standar, sertifikasi bahan baku, perdagangan produk antara, serta pembangunan rantai pasok lintas negara.

Namun, peluang ekspor juga datang bersama persaingan investasi. Jika Filipina berhasil membangun fasilitas SAF domestik dengan bahan baku lokal, negara itu dapat menjadi produsen sekaligus pasar. Indonesia karena itu perlu memastikan pengembangan bioavtur, kepastian standar keberlanjutan, dan kapasitas komersial bergerak seiring dengan pertumbuhan permintaan penerbangan regional.

Usulan Filipina belum menjawab seberapa besar dampak biaya kepada maskapai dan penumpang. Meski begitu, mandat 1% memberi sinyal bahwa negara-negara ASEAN mulai berpindah dari proyek demonstrasi menuju penciptaan pasar wajib, meskipun dengan volume awal yang terbatas.