Mandatori Bioavtur 1% Mulai 2027: Hanya Penerbangan Internasional di Soetta dan Ngurah Rai

Jakarta — Setelah biodiesel di darat mencapai B50, bahan bakar nabati kini bersiap masuk ke udara. Pemerintah menargetkan mandatori bioavtur atau sustainable aviation fuel (SAF) sebesar 1% mulai 2027, dimulai dari penerbangan internasional di dua bandara: Soekarno-Hatta (Tangerang) dan I Gusti Ngurah Rai (Bali).

Target 2027 kembali ditegaskan SVP Business Sustainability Pertamina Wenny Ipmawan di Jakarta, Selasa (29/9/2026), seiring Pertamina mengumumkan kontrak SAF dengan Cathay Pacific. Rincian penerapannya sebelumnya disampaikan Kementerian Perhubungan pada Juli lalu.

Hanya penerbangan internasional, dua bandara

"Ini hanya akan berlaku untuk penerbangan internasional dan kami hanya fokus di dua bandara tersebut," kata Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Sokhib Al Rokhman, seperti dilaporkan KabarPenumpang (13/7/2026). Penerapan dilakukan bertahap untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan, dan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menaikkan kadar campuran.

• Kesiapan teknis. Campuran SAF 1% bersifat drop-in dan tidak memerlukan modifikasi mesin. Pelita Air telah menjalankan uji komersial selama enam bulan pada rute Jakarta–Denpasar pulang-pergi dengan Airbus A320 pada Agustus–Desember 2025, didukung uji darat mesin di fasilitas GMF AeroAsia dengan hasil normal.
• Pasokan. Waktu pelaksanaan bergantung pada kesiapan pasokan bioavtur dari Pertamina, yang saat ini diproduksi melalui ko-pemrosesan di kilang.
• Jangka panjang. Pemerintah menargetkan campuran bioavtur 30–50% pada 2060.

Target yang terus bergeser

Mandatori bioavtur sudah lama diwacanakan. Pada Februari 2025, Kementerian ESDM mengusulkan mandatori 3% mulai 2026, yang saat itu masih berupa draf. Pada akhir 2025, rencana yang beredar adalah 1% untuk penerbangan internasional mulai 2026. Sejumlah media kemudian melaporkan bahwa penahapan bahan bakar nabati terbaru dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 menetapkan kewajiban bioavtur nihil pada 2026, minimal 1% pada 2027–2028, dan 5% pada 2029–2030. Pemerintah juga disebut akan merevisi Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2018 sebagai dasar hukumnya. Media Biodiesel belum memperoleh salinan resmi Kepmen tersebut, sehingga angka penahapan ini masih perlu dikonfirmasi.

Isu yang belum terjawab

• Harga. SAF masih lebih mahal dibanding avtur konvensional, dan belum ada kebijakan insentif khusus untuk bioavtur—berbeda dengan biodiesel yang ditopang dana BPDP.
• Penerbangan domestik. Jadwal penerapan untuk rute domestik belum ditentukan.
• Bahan baku. Pertamina mengandalkan minyak jelantah dan minyak inti sawit olahan, sementara muncul usulan agar SAF berbasis limbah sawit ikut masuk kebijakan mandatori.

Di kawasan, Singapura menargetkan SAF 1% juga mulai 2027 dan telah menyiapkan pungutan khusus SAF untuk membiayainya—menunjukkan bahwa persoalan siapa yang menanggung biaya akan menjadi kunci keberhasilan mandatori bioavtur di Indonesia.