Harga Referensi CPO Oktober 2026 Naik 3,44%, Pungutan Ekspor US$130 per Ton

Jakarta — Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Referensi (HR) minyak sawit mentah (CPO) periode 1–31 Oktober 2026 sebesar US$1.042,15 per metrik ton. Angka ini naik US$34,64 atau 3,44% dibanding HR September 2026 yang sebesar US$1.007,51 per metrik ton.

Kenaikan HR membuat eksportir menghadapi bea keluar (BK) CPO sebesar US$178 per metrik ton dan pungutan ekspor (PE) sebesar 12,5% dari HR atau setara US$130,269 per metrik ton. Ketentuan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1921 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar dan tarif layanan BLU, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana dan dilaporkan sejumlah media, Sabtu (3/10/2026).

Cara HR dihitung

HR Oktober dihitung dari rata-rata harga CPO selama periode 20 Agustus–19 September 2026 di tiga bursa:

• Bursa CPO Indonesia: US$938,89/MT
• Bursa CPO Malaysia: US$1.145,42/MT
• Pasar Rotterdam: US$1.526,56/MT

Karena selisih rata-rata ketiga sumber lebih dari US$40, HR ditetapkan berdasarkan rata-rata dua sumber yang paling berdekatan, yaitu bursa Malaysia dan bursa Indonesia. Untuk produk turunan, BK RBD palm olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih hingga 25 kg ditetapkan US$48 per metrik ton.

Kaitannya dengan biodiesel

Bagi program biodiesel, angka pungutan ekspor ini penting. Dana PE dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan menjadi sumber utama insentif biodiesel sektor PSO—yakni penutup selisih antara harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan harga solar. HR yang naik berarti penerimaan PE per ton ekspor ikut naik. Namun di sisi lain, harga CPO yang tinggi juga mendorong naiknya HIP biodiesel, sehingga kebutuhan insentif bisa ikut membesar.

Di pasar domestik, harga CPO di KPBN Inacom tercatat Rp14.625 per kilogram pada perdagangan Rabu (7/10/2026), turun tipis Rp41 per kilogram dari hari sebelumnya, menurut InfoSAWIT. Pergerakan harga harian inilah yang kelak tercermin dalam HIP biodiesel periode berikutnya.

Keseimbangan antara ekspor, pungutan, dan kebutuhan domestik juga menjadi latar usulan GAPKI agar kebijakan biofuel dibuat lebih fleksibel.