Parlemen Eropa Tolak Kedelai Masuk Daftar ILUC Tinggi, Penghapusan Sawit dari Target 2030 Didukung

Brussel — Parlemen Eropa pada 8 Juli 2026 mengadopsi resolusi yang menolak regulasi delegasi Komisi Eropa tertanggal 10 April 2026 tentang lintasan penurunan biofuel berisiko tinggi alih guna lahan tidak langsung (indirect land-use change/ILUC). Keberatan Parlemen tertuju pada masuknya kedelai ke daftar bahan baku berisiko ILUC tinggi. Parlemen justru menegaskan tidak keberatan dengan pengurangan bertahap biodiesel berbasis sawit, yang ditargetkan tidak lagi dihitung dalam target energi terbarukan UE pada 2030.

Isi regulasi yang ditolak

Regulasi delegasi bernomor C(2026)02306 itu mengubah Regulasi Delegasi (UE) 2019/807, aturan turunan Renewable Energy Directive (RED II) yang menentukan bahan baku berisiko ILUC tinggi. Menurut teks resolusi Parlemen, metodologi 2019/807 menilai ekspansi lahan "sejak 2008" dan memakai ambang 10% ekspansi ke lahan berstok karbon tinggi. Dengan metodologi itu, laporan Komisi tahun 2019 menghitung porsi ekspansi kedelai hanya 8%, sehingga kedelai tidak tergolong berisiko tinggi, sedangkan sawit masuk kategori tersebut.

Berdasarkan data ilmiah terbaru, regulasi April 2026 menambahkan kedelai ke daftar itu bersama sawit. Akibatnya, biodiesel berbasis kedelai akan sepenuhnya berhenti dihitung dalam target energi terbarukan UE pada 2030, seperti yang sudah berlaku bagi sawit. Laporan OFI Magazine menyebut regulasi itu menetapkan pengurangan progresif biofuel berbasis kedelai hingga 2030.

Alasan Parlemen: basis tahun dan tanam ganda

Dalam resolusinya, Parlemen menilai klasifikasi kedelai bergeser karena periode pengamatan dipindah dari 2008 ke 2014. Menurut Parlemen, perubahan itu tidak diwajibkan putusan WTO, yang hanya mempersoalkan ketepatan waktu pembaruan data. Parlemen juga menilai data baru tidak memperhitungkan praktik tanam ganda kedelai sehingga ekspansi lahannya terlalu tinggi.

Parlemen menyoroti kepentingan ekonomi domestik. UE hanya memproduksi sekitar 6% kedelai yang dikonsumsinya. Menurut resolusi tersebut, hilangnya pasar biofuel bisa memaksa UE mengganti hingga 4,8 juta ton bungkil kedelai domestik dengan impor. Kerugiannya diperkirakan sekitar EUR36 juta bagi petani, EUR120 juta bagi industri penghancur kedelai, dan hingga EUR1,3 miliar bagi industri biodiesel UE.

Sebaliknya, resolusi itu menyebut klasifikasi sawit sebagai berisiko ILUC tinggi "kokoh secara ilmiah dan tidak dipersoalkan". Parlemen meminta Komisi segera mengajukan regulasi pengganti yang tetap mempertahankan pengurangan biodiesel sawit dan perbaikan prosedur sertifikasi risiko ILUC rendah.

Kaitan dengan sengketa WTO Indonesia

Revisi aturan ILUC merupakan bagian dari upaya UE melaksanakan putusan sengketa DS593 yang diajukan Indonesia. Dalam laporan status ke Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO tertanggal 9 April 2026, UE menyatakan DSB mengadopsi rekomendasi dan putusan pada 24 Februari 2025. Masa wajar pelaksanaan berakhir 24 Februari 2026. UE melaporkan Komisi telah mengadopsi laporan status ekspansi tanaman pangan dan pakan pada 20 Januari 2026 dan membuka konsultasi publik atas draf amandemen sehari kemudian.

Resolusi Parlemen menyebut panel WTO pada Januari 2025 secara umum memenangkan UE, tetapi menemukan pelanggaran tertentu. Pelanggaran itu antara lain kegagalan memperbarui data ilmiah tepat waktu, kelemahan prosedur sertifikasi risiko ILUC rendah, dan kegagalan notifikasi. Pemerintah Indonesia membaca putusan itu berbeda. Menteri Perdagangan Budi Santoso, seperti dikutip ANTARA pada 25 Februari 2026, mendesak UE segera mematuhi putusan panel dan menegaskan kebijakan keberlanjutan tidak boleh menjadi pembenaran bagi tindakan yang melanggar prinsip nondiskriminasi.

Koalisi industri Eropa, antara lain COCERAL, Copa-Cogeca, FEFAC, FEDIOL, dan European Biodiesel Board, menyambut hasil pemungutan suara itu. Menurut OFI Magazine, juru bicara Parlemen menyatakan negara anggota tidak dapat mengadopsi regulasi dalam bentuknya sekarang sehingga Komisi perlu menyusun usulan baru.