SPBU Jayapura Dihentikan Pasokan Biosolar 23–29 Oktober karena QR Tak Cocok

Jayapura — PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menghentikan pasokan Biosolar bersubsidi ke SPBU 84.991.04 di Tanah Hitam, Abepura, Kota Jayapura, untuk periode 23–29 Oktober 2026. ANTARA melaporkan sanksi itu pada Sabtu, 24 Oktober, setelah pemeriksaan Pertamina menemukan transaksi pengisian dengan nomor polisi kendaraan yang tidak cocok dengan kode QR yang digunakan. Ini adalah tindakan terhadap prosedur penyaluran di satu SPBU, bukan penghentian seluruh pasokan Biosolar di Jayapura.

Kompas.com juga melaporkan keputusan yang sama berdasarkan keterangan Penjabat Sementara Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi. Menurut penjelasannya, ketidakcocokan identitas kendaraan dan kode QR melanggar aturan pengisian BBM subsidi. Sumber yang dibaca tidak menyebut jumlah liter dalam transaksi yang dipersoalkan, nilai kerugian, atau putusan pidana; angka-angka itu tidak dapat diasumsikan.

Pasokan dihentikan sementara di titik Tanah Hitam

ANTARA menyebut lokasi SPBU di Jalan Raya Tanah Hitam, Distrik Abepura, dan mencatat penghentian suplai Biosolar bersubsidi berlangsung tujuh hari, dari 23 sampai 29 Oktober. Pertamina menyebut langkah itu sebagai pembinaan sekaligus sanksi atas penyaluran yang tidak sesuai ketentuan. Pernyataan perusahaan mengacu pada hasil pemeriksaan transaksi, bukan pada pengujian kualitas campuran bahan bakar atau masalah teknis biodiesel.

Hal ini penting dibedakan karena Biosolar adalah produk solar bersubsidi yang disalurkan melalui jaringan SPBU, sedangkan ketidakcocokan kode QR berkaitan dengan verifikasi pembeli dan kendaraan. Laporan tentang satu penyalur tidak cukup untuk menyimpulkan mutu bahan bakar bermasalah ataupun pelaksanaan mandatori B50 terhenti secara luas. Keduanya memerlukan bukti lain yang tidak disajikan dalam keterangan yang dibaca.

Pertamina menyebut pasokan kota tetap terjaga

Bramantyo, seperti dikutip ANTARA dan Kompas.com, mengatakan ketersediaan BBM secara umum di Jayapura masih baik. Pertamina menyatakan akan menjaga suplai Biosolar bersubsidi melalui lembaga penyalur lain. Itu adalah penjelasan perusahaan mengenai ketersediaan, bukan pengukuran independen atas antrean atau stok riil pada setiap SPBU.

Perusahaan juga mengakui bahwa pembinaan terhadap SPBU Tanah Hitam dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Konsumen yang terdampak perlu memeriksa ketersediaan pada penyalur lain sebelum datang, karena kedua laporan tidak memuat daftar SPBU alternatif maupun jaminan volume tertentu di setiap titik. Untuk pertanyaan produk dan layanan, ANTARA mencantumkan Pertamina Contact Center 135.

Pengawasan transaksi, bukan vonis pidana

Kompas.com menambahkan bahwa penghentian sementara ini merupakan sanksi kedua kepada SPBU di Jayapura dalam sepekan. Laporan itu menyebut sebelumnya SPBU 84.991.03 di kawasan Entrop juga disanksi karena menyalurkan Biosolar tanpa kode QR kendaraan. Peristiwa Entrop terpisah dari ketidakcocokan pelat nomor dan QR di Tanah Hitam; kedua temuan tidak boleh digabung sebagai satu perkara atau satu angka penyimpangan.

Pada tahap ini, yang dapat dipastikan dari dua pemberitaan ialah keputusan Pertamina untuk menghentikan suplai sementara ke SPBU Tanah Hitam, periode sanksinya, serta alasan prosedural yang disampaikan perusahaan. Tidak ada dalam sumber yang dibaca rincian jumlah pelanggan terdampak, tindakan hukum lebih lanjut, ataupun kesimpulan bahwa seluruh penyaluran subsidi di Jayapura bermasalah. Kedisiplinan pencocokan identitas kendaraan dan kode QR menjadi fokus pengawasan yang diumumkan.