Auriga: Deforestasi 2025 Melonjak 66% Jadi 433.751 Hektare, Kemenhut Soroti Beda Metodologi

Jakarta — Deforestasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 433.751 hektare, naik sekitar 66% dari 261.575 hektare pada 2024, menurut laporan Status Deforestasi Indonesia (STADI) 2025 yang dirilis Auriga Nusantara pada 31 Maret 2026. Angka ini, seperti dicatat Mongabay, merupakan yang tertinggi dalam delapan tahun. Kementerian Kehutanan menyambut temuan itu, tetapi mengingatkan adanya perbedaan metodologi dengan data resmi. Laporan ini muncul ketika pemerintah bersiap memberlakukan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026.

Lonjakan merata di hampir semua pulau besar

Dalam rilisnya, Auriga menyebut semua pulau besar mencatat deforestasi lebih tinggi dibanding 2024. Kalimantan tetap menjadi wilayah dengan kehilangan hutan terluas, posisi yang dipegangnya sejak 2013. Tanah Papua mencatat penambahan absolut terbesar, yakni 60.337 hektare, sedangkan Jawa mencatat kenaikan persentase tertinggi, 440%. Di Sumatra bagian utara, lonjakannya tajam: Aceh naik 426%, Sumatra Utara 281%, dan Sumatra Barat 1.034%.

Rata-rata deforestasi bulanan nasional tercatat 36.146 hektare, dengan periode tertinggi April–Oktober dan puncak pada Mei. Pada 2025, Kalimantan Tengah menempati urutan teratas provinsi dengan deforestasi terluas, disusul Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Barat.

Auriga menyusun angkanya dari citra satelit Sentinel-2 beresolusi 10 meter, peringatan deforestasi bulanan University of Maryland, serta pengecekan lapangan seluas 49.321 hektare di 38 desa, 28 kabupaten, dan 16 provinsi.

Sawit, pangan, dan energi di balik pembukaan hutan

Menurut laporan Reuters yang dimuat ulang Free Malaysia Today, perhitungan Auriga menunjukkan 37.910 hektare hutan dibuka di dalam konsesi sawit, sementara 41.162 hektare beralih menjadi konsesi batu bara, emas, dan nikel. Lebih dari 78.000 hektare hutan juga hilang di kawasan yang dialokasikan untuk program cadangan pangan, energi, dan air. Auriga mencatat total kawasan hutan yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai 20,6 juta hektare.

Mongabay, mengutip analisis TheTreeMap, melaporkan deforestasi akibat sawit di Papua naik dua kali lipat menjadi 7.333 hektare pada 2025 dari 3.510 hektare pada 2024, tertinggi sejak 2018. Laporan yang sama menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas pemanfaatan biodiesel, termasuk campuran sawit 50% (B50).

Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung, seperti dikutip Reuters, menyebut lonjakan deforestasi 2025 sangat memprihatinkan dan menjadi peringatan yang harus mendorong langkah korektif. Kepada Mongabay, Direktur Data Auriga Dedy Sukmara mengaku pihaknya sendiri terkejut dengan angka tersebut.

Respons pemerintah dan perbedaan metodologi

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, seperti dikutip Mongabay, menyatakan pemerintah menyambut temuan Auriga, tetapi mengakui ada margin kesalahan dalam analisis berbasis kecerdasan buatan dan satelit. Ia juga menyebut ada pengaman yang mengecualikan kawasan konservasi dan tanah adat dari pembukaan lahan. Juru bicara Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan proyek lumbung pangan tidak akan dihentikan, melainkan diperbaiki melalui pemantauan yang lebih baik.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan deforestasi bruto 2025 diperkirakan setidaknya menyamai 2024, angka tertinggi sejak 2019. Pemerintah belum merilis data resmi setahun penuh 2025 saat laporan ini terbit.

Perbedaan angka sebagian berasal dari definisi. Pemerintah hanya menghitung deforestasi permanen, sementara Auriga juga memasukkan kehilangan hutan sementara dan hutan sekunder muda.

Relevansi bagi program biodiesel

Laporan ini terbit di tengah percepatan B50. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dilaporkan Sekretariat Kabinet pada 31 Maret 2026, menyebut B50 berlaku mulai 1 Juli 2026 untuk mendorong kemandirian dan efisiensi energi, dengan potensi mengurangi konsumsi bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter. Pemerintah juga memperkirakan penghematan Rp48 triliun dalam enam bulan.

Bagi industri biodiesel, data deforestasi menjadi relevan karena klaim penurunan emisi bahan bakar nabati sangat bergantung pada asal-usul lahan bahan bakunya. Ketertelusuran kebun sawit pemasok juga kian menjadi syarat pasar ekspor. Rangkuman aturan biodiesel nasional dapat dilihat di halaman regulasi biodiesel.