Senin, 23 November 2026 HIP Biodiesel Okt Rp15.072/liter HR CPO Okt US$1.042,15/MT TBS Riau Rp3.733,74/kg Mandatori B50 wajib
Kebijakan

Prabowo Dorong Produksi Bioetanol di KTT ASEAN–Jepang, E20 Masih Target

Prabowo menyatakan program produksi bioetanol skala besar dimulai; E20 masih target dan belum menjadi mandatori nasional.

Ilustrasi tebu dan fasilitas pengolahan bioetanol di Indonesia
Ilustrasi dibuat dengan AI, bukan foto peristiwa.
Daftar isi (3 bagian)

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pada KTT ke-29 ASEAN–Jepang di Manila, Selasa, 17 November 2026, bahwa Indonesia memulai program produksi bioetanol berskala besar untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor. Pernyataan itu menambah fokus pada bahan bakar campuran bensin, tetapi tidak menetapkan jadwal mandatori etanol baru ataupun menunjukkan bahwa produksi besar-besaran sudah tercapai.

Bioetanol menjadi pesan baru di forum ASEAN–Jepang

Dalam laporan ANTARA tentang pidato yang dipantau secara daring, Prabowo menempatkan bioetanol berdampingan dengan B50 dan pembangunan pembangkit surya berkapasitas 100 gigawatt. CNBC Indonesia juga melaporkan pernyataannya bahwa program produksi bioetanol ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Pengumuman arah pengembangan produksi ini tidak disertai rincian kapasitas pabrik yang telah beroperasi, volume etanol yang sudah dihasilkan, ataupun aturan campuran bensin yang mulai berlaku pada hari pidato.

Prabowo mengaitkan ketahanan energi dengan ketegangan geopolitik, termasuk dampak situasi Timur Tengah terhadap sektor energi. Ia mendorong kerja sama ASEAN–Jepang dalam energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Laporan pidato tersebut tidak menyebut investasi bioetanol Jepang yang telah disepakati. Ajakan bekerja sama karenanya tidak dapat dibaca sebagai pengumuman proyek bersama tertentu.

Target E20 berbeda dari kewajiban yang sudah berlaku

Konteks kebijakan domestik tersedia dalam keterangan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM pada 9 September. Pemerintah menargetkan penerapan E20, yakni bensin dengan campuran bioetanol 20 persen, pada 2028. EBTKE menyebut pelaksanaannya bertahap menurut kesiapan produksi dan ekosistem pendukung. Lembaga itu juga mencatat persiapan uji E10 dan E20 serta penyusunan spesifikasi etanol untuk tiap tingkat pencampuran. Target dan pekerjaan teknis tersebut bukan bukti bahwa E20 telah diwajibkan secara nasional.

Gambaran pasokan menunjukkan mengapa pengumuman produksi perlu dipisahkan dari penerapan mandatori. Menurut EBTKE, saat keterangannya diterbitkan terdapat lima pabrik dengan total produksi sekitar 70.500 kiloliter bioetanol yang siap diserap Pertamina. Untuk skenario E20 pada 2028, lembaga itu memproyeksikan kebutuhan sekitar 1,39 juta kiloliter. EBTKE mengharapkan tambahan 15 pabrik berkapasitas sekitar 373.000 kiloliter pada 2027, lalu sekitar 20 pabrik lagi pada 2028 apabila E20 diterapkan secara nasional. Angka tersebut merupakan gambaran dan proyeksi dalam keterangan September, bukan capaian produksi yang diumumkan Prabowo pada November.

Dalam keterangan 3 November, Kementerian ESDM menyebut Prabowo menanyakan kesiapan implementasi E20. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menyiapkan rencana strategis bertahap dari E20 hingga E50 dan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk aspek bahan baku. Dengan demikian, E50 adalah arah perencanaan lebih jauh, bukan mandat pencampuran 50 persen etanol yang sudah berjalan.

B50 sebagai pembanding, bukan pokok berita yang diulang

B50 adalah campuran biodiesel dalam solar, sedangkan bioetanol yang dibahas di sini merupakan calon komponen campuran bensin. Kementerian ESDM menyatakan mandatori biodiesel B50 tetap berlanjut, sementara jalur E20–E50 masih disiapkan. Penyebutan keduanya dalam satu pidato tidak berarti mandatori etanol juga telah berlaku.

Paparan B50 dan tenaga surya dalam sesi pleno KTT ASEAN pada 15 November telah diberitakan terpisah. Kebaruan sesi ASEAN–Jepang pada 17 November ialah penekanan eksplisit Prabowo pada produksi bioetanol untuk menekan impor. Perkembangan selanjutnya perlu dilihat dari kapasitas pabrik yang benar-benar beroperasi, pasokan bahan baku, hasil uji campuran, dan aturan pelaksanaan yang diterbitkan. Sumber-sumber yang dibuka belum menunjukkan bahwa seluruh tahapan itu telah tuntas.

Sumber & Referensi

Baca Selanjutnya