Transisi Bersih Minta Uji Lahan E50 dan Biaya Peluang B50

Jakarta — Transisi Bersih pada Senin, 9 November 2026, meminta pemerintah menguji kesiapan bahan baku dan membuka perhitungan ekonomi sebelum memperluas rencana campuran bioetanol dalam bensin hingga E50. Lembaga itu memperkirakan, dalam skenario seluruh kebutuhan bensin nasional memakai E50, etanol yang dibutuhkan mencapai 24 juta kiloliter. Angka itu adalah hitungan skenario lembaga, bukan kebutuhan mandatori yang sudah berlaku.

Peringatan tersebut datang setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah sedang menyusun rencana bertahap E20 hingga E50. Dalam keterangan 3 November, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden menanyakan kesiapan E20 dan kementeriannya akan bekerja dengan Kementerian Pertanian pada penyediaan bahan baku. Pemerintah belum mengumumkan E50 sebagai kewajiban yang mulai berjalan.

Hitungan lahan adalah skenario, bukan target pemerintah

Menurut laporan Maklumat tentang pernyataan Transisi Bersih, organisasi itu menggunakan asumsi kebutuhan bensin sekitar 40 juta kiloliter setahun. Bila semua kebutuhan tersebut diganti bahan bakar E50, mereka menghitung total campuran sekitar 48 juta kiloliter, termasuk 24 juta kiloliter etanol. Rincian metode konversi lengkap tidak disertakan dalam laporan yang kami baca, sehingga hasilnya tidak boleh diperlakukan sebagai proyeksi pemerintah ataupun angka kebutuhan untuk tahap E20.

Transisi Bersih menyebut kebutuhan lahan setara sekitar 4,4 juta hektare tebu, atau 5,1 juta hektare singkong, atau 3,3 juta hektare jagung. Ketiganya adalah pilihan skenario bahan baku, bukan angka yang boleh dijumlahkan. Menurut organisasi itu, perhitungannya menggunakan produktivitas nasional periode 2020–2025 dan angka konversi FAO 2008, serta belum mencakup lahan untuk pabrik, jalan, dan kawasan penyangga.

Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum mengingatkan bahwa lahan yang diklasifikasikan sementara tidak diusahakan tidak otomatis kosong, bebas hak, atau layak bagi tanaman energi. Ia menyebut data sekitar 11,77 juta hektare dalam buku statistik pertanian terbitan 2025 masih merujuk kondisi 2019. Kekhawatirannya mencakup kebutuhan irigasi, fungsi ekologis, dan hak masyarakat. Ini adalah penilaian organisasi tersebut, bukan putusan bahwa semua lahan dalam kategori itu tidak dapat digunakan.

Biaya peluang sawit dalam pembahasan E50

Peneliti senior Transisi Bersih Sisdjiatmo K. Widhaningrat mengaitkan perdebatan bioetanol dengan biodiesel B50. Menurutnya, penghematan impor solar tidak cukup untuk menilai program B50 karena minyak sawit yang dipakai di dalam negeri juga dapat memiliki nilai ekspor. Organisasi itu menyatakan perhitungannya menunjukkan dampak devisa bersih yang negatif setelah biaya peluang ekspor diperhitungkan; kami belum memperoleh lembar hitung lengkap untuk menguji asumsi harga, volume, dan periode klaim tersebut secara mandiri.

ESDM, di sisi lain, menyebut B50 sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dan meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik. Keterangan resminya pada 17 September menyatakan arahan Presiden adalah menyusun langkah E50 dengan mempelajari pengalaman B50. Dua posisi itu berbeda: pemerintah menekankan ketahanan pasokan, sedangkan Transisi Bersih meminta manfaat ekonomi dan konsekuensi bagi lahan dihitung serta dipublikasikan secara lebih menyeluruh.

Tahapan dan pengujian yang diminta

Transisi Bersih menyarankan pemerintah memulai dari kadar yang lebih rendah seperti E10 atau E20 pada wilayah yang rantai pasok dan kendaraannya siap. Organisasi itu juga meminta agar pengembangan tanaman energi tidak membuka hutan baru; peningkatan hasil di lahan yang sudah ada, irigasi, dan pemanfaatan residu untuk etanol generasi kedua dinilai patut diprioritaskan. Mereka mengusulkan kemitraan petani dan koperasi serta pembukaan neraca bahan baku, asumsi emisi, dan kajian ekonomi kepada publik.

Usulan itu perlu dibedakan dari keputusan resmi. Keterangan ESDM pada 3 November hanya menyebut rencana strategis bertahap E20–E50 dan koordinasi dengan sektor pertanian, tanpa menetapkan jadwal operasional E50 di dalam keterangan tersebut. Persoalan volume etanol yang benar-benar tersedia, harga, kesesuaian kendaraan, dan dampak atas tanaman pangan masih membutuhkan pengujian sebelum target bauran yang lebih tinggi dapat dinilai.

Perbandingan dengan panduan B50 juga harus berhati-hati: B50 mencampur komponen biodiesel dengan solar, sedangkan E50 membahas etanol dalam bensin. Keduanya mempunyai bahan baku dan rantai pasok berbeda. Bagi publik, pertanyaan yang dapat diuji kini bukan apakah E50 telah diterapkan, melainkan berapa bahan baku yang tersedia, siapa menanggung biaya transisi, dan bagaimana pemerintah melindungi lahan serta pasokan pangan.