BPDP Teken PSR Tahap I 2026 Seluas 5.682 Hektare Senilai Rp340 Miliar, Target 50.000 Hektare

Jakarta — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tiga Pihak Tahap I tahun 2026. Paket ini mencakup lahan seluas 5.682 hektare di 11 provinsi, dengan nilai sekitar Rp340 miliar. Ketua Dewan Pengawas BPDP Dida Gardera mengumumkan penandatanganan tersebut di Jakarta pada Kamis, 29 Januari 2026. BPDP menargetkan penyaluran PSR sepanjang 2026 mencapai 50.000 hektare.

Riau dapat porsi terbesar di tahap I

Penyaluran tahap I melibatkan 42 lembaga penyalur. Sebanyak 38 lembaga masuk lewat jalur kedinasan dan 4 lembaga lewat jalur kemitraan. BPDP juga bekerja sama dengan 10 bank penyalur yang menangani pembiayaan sekaligus pendampingan kebun petani. "Program pada tahap I ini tersebar di 11 provinsi, dengan Provinsi Riau menjadi wilayah dengan luasan PSR terbesar," kata Dida, seperti dikutip Warta Ekonomi dan RMOL.

Investortrust memuat rincian 42 dokumen perjanjian per provinsi sebagai berikut:

Provinsi	Jumlah dokumen	Luas (ha)
Riau	6	1.825,70
Sumatera Utara	10	1.043,50
Aceh	5	859,31
Sumatera Barat	6	530,20
Sumatera Selatan	2	423,62
Jambi	3	268,79
Bangka Belitung	3	185,54
Lampung	3	183,55
Kalimantan Barat	1	157,68
Banten	1	117,78
Bengkulu	2	86,36

Jika dijumlahkan, luas per provinsi tersebut sekitar 5.682 hektare, sama dengan angka total yang diumumkan.

Target 50.000 hektare setelah realisasi 2025 di bawah angka itu

Menurut RMOL, Dida menyebut realisasi PSR tahun sebelumnya masih di bawah 50.000 hektare, meski angka pastinya tidak disebutkan. Ia tetap optimistis target 2026 bisa dicapai. Supaya ritme penyaluran terjaga, ia berharap penandatanganan serupa bisa digelar rutin. "Harapannya, kalau bisa kerja sama ini kita lakukan dua pekan sekali," ujarnya, dikutip Investortrust. Dalam hitungannya, jika setiap dua pekan diteken sekitar 5.000 hektare, total akhir tahun bisa melewati 120.000 hektare. Angka ini adalah gambaran yang ia sampaikan, bukan target resmi.

Sebagai pembanding, data parsial 2025 sempat dipaparkan BPDP pada November 2025. Saat itu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin menyebut lembaganya sudah menerima 198 rekomendasi teknis dari Ditjen Perkebunan hingga Oktober 2025, seperti diberitakan ANTARA. Dari jumlah itu, 166 rekomendasi sudah disalurkan untuk lahan seluas 26.823 hektare, dengan dana Rp804 miliar bagi 12.343 pekebun.

Harga TBS tinggi dan legalitas lahan jadi penghambat

BPDP menyebut beberapa kendala yang membuat PSR sulit mencapai target. Kendala pertama soal status lahan. Kebun peserta PSR harus berstatus "clear and clean", artinya di luar kawasan hutan dan bebas dari klaim tumpang tindih. Menurut RMOL, penyelesaiannya melibatkan pemerintah daerah, kementerian yang membidangi kehutanan, dan Kementerian ATR/BPN. Program yang tersendat juga ditangani Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP), yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kendala kedua datang dari harga. Dida mengatakan harga tandan buah segar (TBS) di daerah masih tinggi, sekitar Rp3.500 per kilogram menurut Investortrust. Dengan harga setinggi itu, sebagian petani merasa pendapatan dari kebun tua masih cukup sehingga enggan menebang dan menanam ulang. Persoalan ini bukan hal baru. Pada Agustus 2025, Direktur Utama BPDP Eddy Abdurachman mengatakan kepada Investortrust bahwa PSR bersifat sukarela sehingga bergantung pada kesediaan pekebun. Sejak BPDPKS berdiri, target PSR ditetapkan 180.000 hektare per tahun. Capaian tertingginya 94.000 hektare pada 2019 dan 90.000 hektare pada 2020. Setelah itu, realisasi rata-rata hanya sekitar 40.000–50.000 hektare per tahun.

Kendala ketiga adalah sosialisasi yang masih terbatas soal manfaat jangka panjang peremajaan. Dida menegaskan pengelolaan sawit rakyat harus berkelanjutan "dan bisa ditelusuri". PSR menjadi salah satu tumpuan untuk menaikkan produktivitas kebun rakyat, yang pada gilirannya memasok bahan baku industri pangan dan program biodiesel. Pergerakan harga TBS dan CPO dapat dipantau di halaman harga.