Konferensi Biodiesel G20 2022: Indikator Keberlanjutan Hilir Masih Sukarela

Yogyakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan pada 24 Maret 2022 bahwa pemerintah akan memulai penerapan sukarela indikator keberlanjutan biodiesel di sisi hilir pada tahun itu. Dalam 3rd Palm Biodiesel Conference, bagian dari rangkaian Energy Transitions Working Group (ETWG) Presidensi G20 Indonesia, ia juga mengatakan peningkatan campuran di atas B30 masih memerlukan kajian. Kementerian ESDM dan media energi Petrominer sama-sama melaporkan pernyataan dalam konferensi tersebut.

Rencana indikator keberlanjutan, bukan kewajiban baru

Menurut siaran pers ESDM, indikator yang disiapkan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah hendak memulainya secara sukarela pada rantai hilir biodiesel, dengan harapan cakupan di hulu dan hilir dapat dikembangkan kemudian. Petrominer mencatat pernyataan yang sama dari konferensi di Yogyakarta. Kata akan penting di sini: pidato mengenai rencana tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sertifikasi atau kewajiban baru telah berlaku bagi seluruh produsen.

Arifin menyebut pengembangan biodiesel memberi nilai tambah bagi industri pertanian dan dapat membantu ketahanan energi. Namun ia juga mengingatkan agar ekspansi bahan bakar berbasis sawit tidak berbenturan dengan kebutuhan pangan, pakan, dan pupuk ataupun mendorong pembukaan lahan besar-besaran yang merusak lingkungan. Pernyataan tentang manfaat dan risikonya merupakan posisi menteri pada forum itu, bukan penilaian dampak independen.

Ruang lingkup indikator di sisi hilir juga berbeda dari perbaikan praktik di kebun. Karena itu, janji menerapkan ukuran keberlanjutan di hilir tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa seluruh persoalan lahan atau kesejahteraan pekebun sudah selesai. Pesan menteri justru menempatkan efisiensi produksi, kualitas bahan bakar dan daya dukung lingkungan sebagai pekerjaan yang masih perlu ditangani.

Campuran lebih tinggi tetap tahap kajian

ESDM menyatakan telah mengkaji kelayakan teknis dan keekonomian, kerangka regulasi, insentif, infrastruktur, standar kualitas produk, serta industri pendukung untuk menaikkan kadar campuran biodiesel. Arifin mengatakan penerapan mandatori membutuhkan kelayakan teknis, keandalan ekonomi, dan penerimaan politik. Dengan demikian, pembicaraan tentang campuran lebih tinggi pada konferensi ini bukan keputusan penetapan kadar baru.

Petrominer melaporkan bahwa pernyataan tersebut muncul di tengah agenda transisi energi G20. Diskusi internasional mengenai transisi tidak mengubah status kebijakan domestik secara otomatis. Pada tanggal berita ini, B30 merupakan titik rujukan program yang sedang dibahas; kajian peningkatan campuran masih berjalan menurut ESDM. Pembaca perlu membedakan pernyataan tujuan, studi yang disiapkan, dan keputusan yang kelak membutuhkan aturan tersendiri.

ESDM mengingatkan pula bahwa uji terbang bioavtur dengan campuran 2,4% telah dilakukan. Itu adalah konteks upaya bahan bakar nabati lain, bukan bukti bioavtur sudah tersedia secara komersial luas atau bahwa hasil penerbangan dapat langsung dipakai untuk menyimpulkan kesiapan seluruh armada diesel. Keduanya memakai konteks penggunaan dan kebutuhan pengujian yang berbeda.

Angka manfaat berasal dari klaim pemerintah

Dalam konferensi, Arifin menyebut nilai ekonomi implementasi B30 pada 2021 lebih dari US$4 miliar dan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 25 juta CO2e. ESDM dan Petrominer memuat angka yang sama, tetapi keduanya mengutip pernyataan menteri; pengulangan angka bukan verifikasi metodologi yang berdiri sendiri. Satuan CO2e ditampilkan sebagaimana sumber menyebutnya, tanpa menambahkan perhitungan baru.

Angka nilai ekonomi juga tidak identik dengan penghematan devisa, pendapatan pekebun, ataupun pembayaran program. Pembaca dapat melihat latar mandatori biodiesel, tetapi harus menilai masing-masing metrik menurut definisi dan masa berlakunya. Fokus pengumuman 24 Maret ini ialah kehati-hatian sebelum memperluas campuran dan rencana memulai ukuran keberlanjutan, bukan pelaporan realisasi kebijakan yang belum dilaksanakan.