Nasir Tinjau Uji Katalis Merah Putih di Dumai, Sawit Diproses Bersama Minyak Fosil

Dumai, Riau — Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meninjau uji Katalis Merah Putih di kilang Pertamina RU II Dumai pada Kamis, 16 Mei 2019. Pengujian di unit distillate hydrotreating (DHDT) itu mengolah bahan baku sawit bersama minyak fosil untuk menghasilkan komponen bahan bakar diesel. ANTARA melaporkan komposisi 10% minyak sawit dan 90% minyak fosil dalam salah satu gambaran tahap uji, sedangkan Kementerian ESDM menyebut unit tersebut dapat menyerap hingga 12% RBDPO dalam percobaannya.[1][2]

Angka-angka itu menggambarkan pengujian co-processing, bukan produksi solar yang seluruhnya berasal dari sawit. Laporan ANTARA terbit pada hari peninjauan, sementara keterangan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM terbit Jumat, 17 Mei. Kedua sumber menempatkan kerja sama Pertamina dan Institut Teknologi Bandung (ITB) di pusat pengembangan katalis dalam negeri.[1][2]

Uji bersama sawit dan minyak fosil di unit DHDT

Menurut ANTARA, Nasir menyaksikan uji aplikasi katalis di unit DHDT Kilang RU II Dumai. Ia menjelaskan bahwa katalis hasil riset itu ditujukan untuk pemrosesan bahan bakar dari minyak fosil maupun minyak sawit. ANTARA mencatat riset ITB bersama Pertamina mendapat pendanaan dari Direktorat Penguatan Inovasi Kemenristekdikti sejak 2017.[1]

ESDM menjelaskan prosesnya sebagai co-processing: bahan baku nabati dan fosil diproses bersama menggunakan katalis yang dikembangkan Research and Technology Center Pertamina bersama ITB. Bahan nabati yang disebut dalam penjelasan uji ini adalah RBDPO, yaitu minyak sawit yang telah melalui pemurnian, pemucatan, dan penghilangan bau. Dengan demikian, persentase sawit merujuk pada bahan baku yang masuk ke unit pengolahan, bukan kadar biodiesel FAME yang dicampurkan ke solar setelah diproduksi.[2]

Dalam kronologi yang dipaparkan ESDM, penggantian katalis lama dengan versi pengembangan dalam negeri mulai dilakukan pada Februari 2019, kemudian injeksi bahan baku nabati dimulai Maret 2019. Saat peninjauan pada Mei, teknologi tersebut masih dievaluasi pada fasilitas kilang; laporan itu tidak menyatakan bahwa seluruh produksi solar Dumai telah beralih ke proses berbahan sawit.[2]

Komposisi 10% dan batas uji hingga 12%

ANTARA melaporkan, pada tahap pengujian Pertamina mampu menghasilkan 12.000 barel diesel nabati per hari dengan gambaran kebutuhan bahan baku 1.200 barel minyak sawit atau 10%, dan 90% minyak fosil. Di laporan yang sama, General Manager Pertamina RU II Dumai Nandang Kurnaedi menyebut percobaan sementara masih menguji porsi sawit 12%. Angka kapasitas dan komposisi yang dilaporkan itu perlu dibaca sebagai keterangan saat pengujian, bukan volume penjualan atau jaminan pasokan harian komersial.[1]

Rilis ESDM memberikan ukuran lain: hasil uji co-processing di DHDT disebut dapat menyerap feed RBDPO hingga 12%. Jadi 10% pada uraian ANTARA dan hingga 12% pada penjelasan ESDM tidak perlu dipaksakan menjadi satu angka tetap. Yang satu menggambarkan komposisi contoh tahap pengujian; yang lain menyebut tingkat serapan bahan baku yang diklaim tercapai dalam percobaan.[1][2]

Nasir, menurut ANTARA, menyebut angka setana produk uji mencapai 58, dibandingkan 51 pada pembanding diesel fosil yang ia kemukakan. Nandang juga mengatakan kepada ESDM bahwa cetane meningkat hingga 58 dan kadar sulfur lebih rendah. Angka mutu tersebut adalah klaim yang dilaporkan dari uji kilang; kedua berita tidak memuat laporan sertifikasi produk komersial atau pembuktian kinerja jangka panjang pada kendaraan.[1][2]

Masih ada pekerjaan sebelum penerapan luas

Potensi teknologi ini penting karena membuka jalur pemanfaatan minyak sawit untuk komponen solar melalui proses kilang, berbeda dari pencampuran biodiesel FAME. Namun, ESDM sendiri menempatkan perluasan sebagai harapan: pemerintah ingin kinerja katalis bisa direplikasi di kilang Pertamina lain dan menjadi tambahan bagi program mandatori biodiesel yang sudah berjalan. Harapan itu belum sama dengan keputusan perluasan atau bukti operasi komersial.[2]

ANTARA mencatat Nandang menyebut keterbatasan penyimpanan RBDPO dan kesiapan konsumsi hidrogen sebagai hambatan pengembangan lebih lanjut. Di sisi lain, Direktur Bioenergi ESDM Andriah Feby Misna mengatakan penerapan komersial masih memerlukan dukungan dari bahan baku hulu, pendirian pabrik katalis, pengembangan proses mandiri, serta kebijakan, standar, dan insentif di hilir. Rangkaian kebutuhan tersebut menegaskan posisi uji Dumai pada Mei 2019: sebuah langkah percobaan teknologi, belum pengumuman produksi bahan bakar sawit murni secara massal.[1][2]