Cek Fakta: Benarkah Indonesia Berhenti Total Impor Solar karena B50? — Sebagian Benar

Klaim bahwa Indonesia sudah berhenti total mengimpor solar karena B50 hanya sebagian benar. Pemerintah memang menyatakan impor solar dihentikan sejak B50 berlaku pada Juli 2026, tetapi penghentian itu juga bertumpu pada beroperasinya kilang RDMP Balikpapan yang diresmikan 12 Januari 2026, belum ada data impor independen pasca-Juli yang dipublikasikan, dan pada September 2026 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri membatasi klaimnya pada solar berkualifikasi CN48.

Klaim

Pada 9 Juli 2026, hari peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek, Kompas TV menayangkan berita berjudul "Indonesia Resmi Stop Impor Solar, Menteri Bahlil: Program B50 Jadi Sejarah Baru". Bahlil dikutip menyatakan bahwa dengan implementasi B50, Indonesia tidak lagi mengimpor produk solar. Presiden Prabowo Subianto mengulang pesan serupa pada 17 Juli 2026 di Malang: menurut ANTARA, ia mengatakan mulai Juli Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar karena kini memproduksinya dari sawit. Pesan "stop impor solar berkat B50" ini kemudian beredar luas.

Vonis: Sebagian Benar

Benar bahwa pemerintah menyatakan impor solar telah dihentikan dan B50 berkontribusi besar mengurangi kebutuhan solar fosil. Namun dua unsur klaim tidak tepat atau belum dapat dibuktikan: penghentian impor bukan semata karena B50, dan kata "total" belum dapat diverifikasi dengan data impor resmi setelah Juli 2026, sementara pernyataan menteri sendiri menyempit ke jenis solar tertentu.

Faktanya

• Kilang RDMP Balikpapan jadi faktor lain. Dalam Sidang Kabinet Paripurna 15 Desember 2025, Bahlil mengatakan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 2026 karena RDMP Balikpapan menambah produksi solar lebih dari 100.000 barel per hari, bahkan sebelum B50 diwajibkan, seperti dilaporkan Investortrust. Saat RDMP diresmikan pada 12 Januari 2026, ia menyatakan izin impor solar tidak lagi diterbitkan, baik untuk CN48 (seperti Biosolar) maupun CN51 (seperti Dexlite), dan SPBU swasta wajib membeli dari Pertamina.
• Impor masih terjadi di awal 2026. Bahlil pada Januari 2026 menyebut kargo yang tiba pada Januari atau Februari dihitung sebagai sisa impor 2025. Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Rizwi Jilanisaf Hisjam, dalam rapat dengan Komisi XII DPR yang dilaporkan Investortrust pada 8 April 2026, menyebut ketergantungan impor solar turun dari 12,17% pada 2025 menjadi 6,26% pada Januari–Februari 2026.
• Sikap soal solar industri berubah-ubah. Pada 8 Januari 2026, detikFinance mengutip Bahlil bahwa impor solar CN51 untuk industri masih menjadi opsi karena produksi dalam negeri belum cukup. Empat hari kemudian ia menyatakan larangan berlaku untuk semua jenis.
• Klaim menyempit ke CN48. Dalam artikel KabarBursa 28 September 2026, Bahlil dikutip mengatakan B50 terbukti menghentikan impor solar "untuk kualifikasi CN48", yakni jenis solar seperti Biosolar.
• Angka impor sebelumnya berbeda-beda. Pada 9 Oktober 2025, situs Kementerian ESDM mencatat impor solar 2025 sekitar 4,9 juta kiloliter atau 10,58% kebutuhan. Pada peluncuran B50, Bahlil menyebut impor sebelumnya sekitar 3–4 juta kiloliter per tahun, sedangkan Ditjen Migas memakai angka ketergantungan 12,17% untuk 2025.

Konteks

Penurunan impor solar adalah capaian nyata yang didorong dua kebijakan sekaligus: tambahan kapasitas kilang dan campuran biodiesel yang lebih tinggi. Mengatributkannya hanya kepada B50 mengaburkan peran RDMP, sedangkan menyebutnya "total" melampaui bukti yang tersedia untuk publik. Sejauh penelusuran kami, belum ada rilis data impor solar bulanan dari BPS atau Kementerian ESDM untuk periode setelah Juli 2026 yang dapat mengonfirmasi angka nol, termasuk untuk solar berkualitas lebih tinggi.

Klaim ini penting karena penghematan devisa dan subsidi dari B50 kerap dihitung dari asumsi impor yang hilang. Untuk proyeksi dampak B50 terhadap impor, lihat juga laporan kami tentang proyeksi Pertamina. Verifikasi akhir akan bergantung pada data realisasi impor yang dipublikasikan secara resmi.