GAPKI: B50 Bisa Pangkas Ekspor Sawit 5 Juta Ton, B60 2027 Dinilai Belum Realistis

Jakarta — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan implementasi penuh B50 sepanjang 2027 dapat mengurangi ekspor minyak sawit Indonesia sekitar 5 juta ton menjadi 26,5 juta ton. Organisasi itu juga menilai kenaikan mandatori ke B60 pada tahun yang sama belum realistis karena produksi diproyeksikan tertekan sementara kebutuhan biodiesel meningkat.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyampaikan proyeksi tersebut dalam konferensi pers menjelang Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 pada 9 Oktober. GAPKI memproyeksikan produksi sawit 2027 sekitar 56,6 juta ton, lebih rendah daripada potensi 59,5 juta ton tanpa tekanan El Niño. Produksi CPO diperkirakan sekitar 52 juta ton.

B50 mengubah pembagian pasokan sawit

Menurut GAPKI, konsumsi sawit untuk biodiesel dapat naik menjadi 17,4 juta ton pada 2027 ketika B50 berlaku selama satu tahun penuh. Pada 2026, tambahan kebutuhan dinilai belum terasa sepenuhnya karena program dimulai pada Juli dan melalui masa transisi.

Eddy mengatakan kebutuhan pangan tidak mungkin dikurangi, sehingga ekspor menjadi pos yang paling mungkin menyesuaikan. GAPKI memperkirakan volume ekspor turun dari sekitar 31,5 juta ton menjadi 26,5 juta ton. Proyeksi ini merupakan perkiraan asosiasi dan belum menjadi angka resmi pemerintah.

Penurunan ekspor Indonesia dapat memengaruhi pasokan minyak nabati global karena Indonesia merupakan pemasok sawit terbesar dunia. GAPKI menyebut konsumen di Eropa dan India telah menyampaikan kekhawatiran tentang berkurangnya suplai. Harga CPO dan minyak nabati lain dapat bereaksi apabila pasokan ekspor menyusut, meskipun arah harga juga ditentukan produksi negara lain, permintaan, stok, dan kondisi energi global.

Risiko pendanaan dan harga TBS

GAPKI menyoroti hubungan antara volume ekspor dan pendanaan insentif biodiesel. Program tersebut selama ini memperoleh dukungan dari pungutan ekspor sawit. Jika ekspor turun, penerimaan pungutan juga berisiko tertekan pada saat kebutuhan pendanaan B50 meningkat.

Eddy mengingatkan agar kekurangan dana tidak otomatis ditutup melalui kenaikan tarif pungutan ekspor. Menurut dia, pungutan yang lebih tinggi berpotensi menekan harga minyak sawit domestik dan kemudian harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Ini adalah penilaian GAPKI; besarnya dampak aktual akan bergantung pada desain kebijakan, harga CPO, formula penetapan TBS, dan kondisi pasar di setiap daerah.

Isu pendanaan membuat keseimbangan antara ketahanan energi, ekspor, industri hilir, pangan, dan pendapatan petani menjadi semakin penting. Data harga dapat dipantau melalui halaman harga CPO dan harga TBS, sedangkan perkembangan mandatori tersedia di basis data mandatori biodiesel.

B60 2027 dinilai belum memungkinkan

Pemerintah sebelumnya menyatakan sedang menyiapkan peningkatan campuran biodiesel menjadi B60 pada 2027. GAPKI menilai langkah itu belum memungkinkan jika dilakukan bersamaan dengan tekanan produksi dan pelaksanaan penuh B50.

Menurut Eddy, B60 akan membutuhkan sekitar 2 juta ton sawit tambahan di atas kebutuhan B50. Dengan asumsi produksi yang disampaikan GAPKI, penambahan tersebut akan mempersempit ruang untuk ekspor dan kebutuhan lain. Karena itu, asosiasi mendorong evaluasi pasokan dan pendanaan sebelum campuran dinaikkan.

Perdebatan ini tidak berarti keputusan B60 telah dibatalkan. Sampai pemerintah menerbitkan alokasi, standar mutu, jadwal, dan aturan pendanaan, B60 masih merupakan rencana kebijakan. Data produksi aktual 2026–2027 dan dampak El Niño akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah kenaikan campuran dapat dilakukan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada pasar sawit.