GAPKI Desak Peremajaan Sawit untuk Jaga Pasokan Biodiesel 2027
GAPKI memproyeksikan kebutuhan sawit untuk biodiesel naik ke 17,4 juta ton pada 2027 dan meminta PSR dipercepat tanpa mengabaikan pendapatan petani.
Daftar isi (3 bagian)
Jakarta — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 18 November 2026 mendesak percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk menjaga bahan baku biodiesel. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memperkirakan kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel meningkat dari sekitar 13,7 juta ton menjadi 17,4 juta ton pada 2027, sementara produksi berisiko turun sekitar 3 juta ton akibat El Niño. Angka-angka itu merupakan proyeksi industri, bukan realisasi maupun alokasi resmi pemerintah.
Tambahan kebutuhan biodiesel bertemu risiko pasokan
Dalam lokakarya jurnalistik PWI–GAPKI di Surabaya, Eddy mengatakan kebutuhan domestik tidak dapat dikorbankan ketika pasokan mengetat. Menurut laporan ANTARA dari acara tersebut, ia melihat peningkatan produktivitas kebun sebagai cara menjaga keseimbangan antara penggunaan sawit di dalam negeri dan pasar lain. GAPKI juga menyampaikan proyeksi 17,4 juta ton serta potensi kehilangan produksi sekitar 3 juta ton dalam publikasinya pada hari yang sama.
Proyeksi kebutuhan minyak sawit ini tidak sama dengan volume biodiesel siap pakai dalam kiloliter. Keduanya memiliki satuan dan tahap rantai produksi yang berbeda. Peningkatan kebutuhan bahan baku pun tidak serta-merta berarti produksi benar-benar akan turun ataupun ekspor pasti berkurang: hasil akhirnya bergantung pada panen, permintaan dan keputusan kebijakan yang belum final.
Dalam publikasi GAPKI, Eddy menyatakan bahwa jika produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ekspor kemungkinan menjadi pos yang menyesuaikan. Ini adalah penilaian organisasi industri atas skenario 2027, bukan pengumuman pembatasan ekspor. Sebelumnya, Media Biodiesel telah melaporkan proyeksi ekspor GAPKI; perkembangan kali ini terutama terletak pada penekanan ulang kepada PSR dan penghidupan petani dalam lokakarya Surabaya.
PSR butuh waktu dan perlindungan pendapatan
Menurut Eddy sebagaimana dikutip ANTARA, kebun rakyat yang belum diremajakan menghasilkan rata-rata sekitar 10 ton per hektare per tahun, sementara kebun yang telah diremajakan dapat menghasilkan 20–22 ton per hektare per tahun. Ini adalah perbandingan hasil panen kebun menurut GAPKI, bukan jaminan setiap kebun yang diremajakan akan mencapai angka tersebut. Organisasi itu juga menyebut kerja sama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) untuk introduksi serangga penyerbuk dan bibit yang lebih tahan kekeringan.
Masalahnya, petani tidak langsung menerima hasil setelah tanaman tua ditumbangkan. Eddy meminta pemerintah memperhatikan sumber pemasukan petani selama masa peremajaan; menurut ANTARA, sawit yang baru ditanam memerlukan sekitar dua hingga tiga tahun sebelum kembali menghasilkan secara ekonomis. Tanpa penyangga pendapatan, ajakan mempercepat PSR bisa sulit dilaksanakan oleh rumah tangga yang bergantung pada panen berjalan.
GAPKI menambahkan bahwa tumpang tindih status kawasan dan legalitas kebun dapat menghambat akses petani terhadap program PSR dan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dalam pandangan organisasi itu, penyelesaian tata ruang sama pentingnya dengan teknologi bibit. Namun, publikasi tersebut tidak menyebut keputusan baru pemerintah mengenai pembiayaan, kelayakan lahan, ataupun target PSR tambahan.
Implikasi bagi pasokan B50
Keterkaitan dengan biodiesel bersifat langsung: minyak sawit merupakan bahan baku program B50, sehingga kemampuan kebun menghasilkan pasokan akan memengaruhi ruang bagi konsumsi energi, pangan dan ekspor. PSR dapat memperbaiki produktivitas setelah tanaman baru menghasilkan, tetapi justru mengurangi panen sementara selama masa tunggu. Karena itu, pernyataan GAPKI tentang kebutuhan 2027 tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa percepatan PSR hari ini akan langsung menutup seluruh tambahan kebutuhan tahun depan.
Pemerintah masih mengevaluasi pengaturan mandatori 2027. Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi mengatakan kepada DW Indonesia pada 18 November bahwa B50 masih menjadi skenario dan pembahasan lanjut akan berlangsung di Komite Pengarah BPDP. Dengan demikian, proyeksi industri perlu dibaca berdampingan dengan keputusan resmi yang kelak diumumkan, bukan menggantikannya. Pembaca dapat memantau data mandatori biodiesel dan harga CPO secara terpisah dari perkiraan pasokan.
Sumber & Referensi
- ANTARA, "GAPKI dorong peremajaan sawit rakyat jaga pasokan minyak nasional" (18 November 2026) — https://www.antaranews.com/berita/5863319/gapki-dorong-peremajaan-sawit-rakyat-jaga-pasokan-minyak-nasional
- GAPKI, "Kebijakan Indonesia Tentukan Harga Minyak Sawit Dunia, Bursa Sawit Nasional Jadi PR Berikutnya" (18 November 2026) — https://gapki.id/news/2026/11/18/eddy-martono-kebijakan-indonesia-tentukan-harga-minyak-sawit-dunia-bursa-sawit-nasional/
- DW Indonesia, "B50 Digenjot, Siapa Menanggung Ongkosnya?" (18 November 2026) — https://www.dw.com/id/b50-tetap-digenjot-subsidi-hingga-hutan-jadi-taruhan/a-79955285
Jangan lewatkan kabar biodiesel
Newsletter mingguan: berita, harga, dan data terpenting sepekan dalam satu email tiap Jumat. Atau ikuti kanal kami untuk harga harian.