Pemerintah Putuskan B50 Berlaku 1 Juli 2026, Klaim Hemat Subsidi Rp48 Triliun

Jakarta — Pemerintah memutuskan mandatori biodiesel 50 persen (B50) berlaku mulai 1 Juli 2026. Keputusan itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026), dengan klaim penghematan subsidi sekitar Rp48 triliun dan pengurangan konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter. Langkah ini membalik sikap pemerintah pada Januari lalu yang masih mempertahankan B40 untuk sepanjang 2026.

Menurut ANTARA, Airlangga menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers mengenai respons pemerintah terhadap kondisi geopolitik global. Ia menyebut penerapan B50 sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi, dan menyatakan Pertamina siap melaksanakan pencampuran. Bloomberg Technoz mencatat B50 merupakan salah satu dari delapan poin dalam program transformasi budaya kerja nasional yang diumumkan hari itu.

Dipicu gejolak harga minyak

Bloomberg Technoz melaporkan kebijakan ini merupakan respons atas volatilitas harga minyak dunia akibat perang di Timur Tengah. ANTARA menambahkan bahwa sehari sebelumnya, Senin (30/3/2026), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target campuran 50 persen dalam forum bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, dengan alasan langkah itu akan membuat posisi Indonesia lebih aman di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, seperti dikutip kedua media, menyatakan Indonesia akan mengalami surplus solar pada 2026 dengan B50. Menurut ANTARA, Bahlil mengaitkan surplus itu dengan beroperasinya kilang RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur.

Angka yang diklaim pemerintah

• Penghematan subsidi: sekitar Rp48 triliun. ANTARA menulis angka ini sebagai estimasi untuk enam bulan, sementara Bloomberg Technoz mencatat pernyataan Airlangga yang menyebut "satu tahun" lalu "6 bulan", sehingga periode perhitungannya belum sepenuhnya jelas.
• Pengurangan BBM fosil: sekitar 4 juta kiloliter; ANTARA menyebutnya per tahun.
• Kesiapan pelaksana: Pertamina dinyatakan siap menerapkan campuran B50.

Seluruh angka tersebut adalah proyeksi pemerintah, bukan realisasi.

Dari "tetap B40" ke B50 dalam 11 pekan

Keputusan ini datang tak lama setelah pemerintah menyatakan sebaliknya. Pada 13 Januari 2026, Airlangga mengatakan arahan Presiden untuk tahun ini tetap B40, sementara B50 harus terus dikaji, seperti dilaporkan InfoSAWIT. Saat itu ia menyebut keputusan bergantung pada dinamika selisih harga antara BBM dan minyak sawit, sembari uji coba di sektor otomotif berjalan.

Alokasi biodiesel 2026 juga disusun dengan basis B40. Lewat Kepmen ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025, pemerintah menetapkan alokasi 15,65 juta kiloliter, terdiri atas 7,45 juta kL PSO dan 8,19 juta kL non-PSO. Kementerian ESDM saat itu menyatakan ketentuan mandatori dapat disesuaikan jika target volume berubah sesuai kebutuhan dan kebijakan strategis nasional.

Sebagai pijakan, pemerintah memaparkan capaian B40. Menurut ANTARA, pemanfaatan biodiesel domestik pada 2025 mencapai 14,2 juta kL atau 105,2 persen dari target 13,5 juta kL. Kebijakan biodiesel 2025 disebut menghemat devisa Rp130,21 triliun, menurunkan emisi 38,88 juta ton CO2e, dan memberi nilai tambah CPO Rp20,43 triliun, sementara Bahlil menyebut B40 memangkas impor solar 3,3 juta kL.

Dengan tenggat 1 Juli, waktu persiapan yang tersisa sekitar tiga bulan, dan aturan pelaksana B50 belum diterbitkan saat pengumuman. Perjalanan kebijakan biodiesel dapat diikuti di halaman regulasi biodiesel.