Ringkasan Riset: Transisi Bersih — Manfaat Bersih B50 Negatif Rp115,9–191,7 Triliun per Tahun

Lembaga kajian Transisi Bersih menghitung bahwa manfaat bersih B50 negatif di semua skenario harga, yakni minus Rp115,9 triliun hingga minus Rp191,7 triliun per tahun. Angka itu tercantum dalam kertas kerja "Mandatory Biodiesel B50 di Indonesia: Solusi Ketahanan Energi atau Beban Ekonomi Baru?" yang disusun peneliti Aimatul Yumna dan diluncurkan di Jakarta pada 20 Mei 2026. Untuk periode 2015–2024, laporan menyebut neraca biaya-manfaat program biodiesel negatif secara kumulatif lebih dari Rp409,6 triliun. Kajian ini berbeda dari kajian kebutuhan lahan B50 dari koalisi masyarakat sipil yang terbit pada April 2026.

Temuan utama

• Defisit historis. Sepanjang 2015–2024, manfaat bersih program biodiesel selalu negatif, dengan defisit terbesar pada 2021 (−Rp119,95 triliun) dan 2024 (−Rp73,5 triliun). Menurut laporan, untuk setiap Rp1 penghematan impor solar, negara menanggung biaya Rp1,48 dalam bentuk ekspor CPO yang hilang dan subsidi.
• Ekspor CPO yang hilang adalah biaya terbesar. Pada 2024, nilai ekspor CPO yang hilang (CPO export loss) mencapai Rp197,8 triliun, melampaui penghematan impor solar sebesar Rp153 triliun pada tahun yang sama.
• Rasio impor solar. Porsi impor dalam konsumsi solar turun dari 36,4% (2012) ke titik terendah 9,6% (2021), lalu naik lagi menjadi 21,8% pada 2024 karena konsumsi solar tumbuh lebih cepat daripada biodiesel.
• Neraca CPO di B50. B50 diperkirakan mengalihkan sekitar 36% produksi, atau 19 juta ton dari 52,762 juta ton CPO dan PKO, ke biodiesel. Ekspor turun dari 29,5 juta ton (2024) menjadi sekitar 18,8 juta ton, atau 43% lebih rendah dari 2022, dengan potensi kehilangan devisa US$10–12 miliar per tahun.
• Alokasi dana BPDP. Dari total Rp31,50 triliun, sebanyak Rp29,38 triliun (93,28%) mengalir ke subsidi biodiesel. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hanya mendapat sekitar Rp1,29 triliun (4,11%).

Proyeksi B50 (Rp triliun/tahun)	Baseline 2025	Eskalasi Iran–AS	Geopolitik mereda
Penghematan impor solar	+149,2	+248,8	+181,2
Ekspor CPO yang hilang	−298,9	−359,5	−264,1
Subsidi biodiesel (estimasi)	−42,0	−68,0	−33,0
Manfaat bersih	−191,7	−178,7	−115,9

Metodologi

Kajian memakai analisis biaya-manfaat untuk periode 2014–2024 dengan rumus: manfaat bersih = penghematan impor solar − ekspor CPO yang hilang − subsidi biodiesel. Penghematan impor dihitung dari volume biodiesel yang dikonsumsi, dengan asumsi setiap liter biodiesel menggantikan satu liter solar impor. Nilai ekspor yang hilang dihitung dengan rasio 1 KL biodiesel ≈ 0,95 ton CPO, dikalikan harga CPO internasional dan kurs. Data subsidi diambil dari realisasi BPDP. Sumber data lain mencakup Kementerian ESDM, Handbook of Energy and Economy Statistics Indonesia, World Bank, Bloomberg, Bank Indonesia, dan BPS.

Proyeksi B50 mengasumsikan volume sekitar 20 juta KL biodiesel, setara bauran 50% dari konsumsi solar sekitar 40 juta KL. Tiga skenario dipakai. Skenario baseline: CPO US$955/ton, kurs Rp16.475/US$, dan Brent US$72/barel. Skenario eskalasi: CPO US$1.100/ton, Rp17.200/US$, dan Brent US$115/barel. Skenario geopolitik mereda: CPO US$820/ton, Rp16.950/US$, dan Brent US$85/barel. Kajian juga memuat regresi OLS antara konsumsi biodiesel dan luas lahan serta tenaga kerja sawit.

Keterbatasan

• Dinyatakan penulis: asumsi substitusi satu banding satu mengabaikan kandungan energi biodiesel yang sekitar 9–10% lebih rendah dari solar, sehingga penghematan impor kemungkinan sedikit terlalu tinggi.
• Dinyatakan penulis: regresi lahan dan tenaga kerja hanya memakai 13 titik data tahunan, rawan regresi semu, dan tidak memasukkan variabel kontrol. Karena itu, hasilnya hanya menunjukkan arah hubungan, bukan sebab-akibat.
• Dinyatakan penulis: data subsidi BPDP mungkin tidak mencakup biaya implisit seperti regulasi, pengawasan, dan eksternalitas lingkungan. Dalam proyeksi B50, subsidi diestimasi dari rasio historisnya terhadap nilai ekspor CPO yang hilang.
• Catatan redaksi: perhitungan ekspor yang hilang mengasumsikan seluruh CPO yang dialihkan ke biodiesel bisa dijual ke pasar dunia pada harga internasional, tanpa memperhitungkan efek tambahan pasokan terhadap harga global. Proyeksi memakai volume sekitar 20 juta KL, lebih besar dari alokasi B50 2026 sebesar 16,7 juta KL. Laporan ini disusun satu penulis dan tidak melalui telaah sejawat (peer review).

Relevansi bagi kebijakan B50/B60

Transisi Bersih menilai B40 sebagai batas kelayakan ekonomi. Lembaga ini merekomendasikan tiga prasyarat yang harus dipenuhi bersamaan sebelum B50: reformasi formula HIP biodiesel, realokasi dana BPDP dengan porsi PSR minimal 25%, dan verifikasi independen bahwa biodiesel tidak menyerap lebih dari 25% produksi CPO nasional. Jika syarat ketiga tidak terpenuhi, menurut laporan, B50 sebaiknya dibatalkan, bukan sekadar ditunda.

Usulan lainnya mencakup batas alokasi BPDP yang mengikat (PSR minimal 25%, riset dan sertifikasi minimal 10%, subsidi maksimal 60%) serta mekanisme koreksi otomatis lewat Peraturan Presiden yang menurunkan bauran bila manfaat bersih memburuk. Laporan juga menyebut subsidi Rp28–52 triliun per tahun yang dibayarkan BPDP setara dengan nilai investasi PLTS 5–10 GWp.

Rekomendasi itu kini berhadapan dengan kebijakan yang sudah berjalan: B50 berlaku sejak 1 Juli 2026. Pemerintah, melalui Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi seperti dikutip ANTARA, memproyeksikan B50 menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun pada 2026. Dalam peluncuran kajian bersama Yayasan Madani Berkelanjutan, IESR, Coaction Indonesia, dan CIFOR-ICRAF pada 29 September 2026, Aimatul Yumna kembali menyebut B40 sebagai batas yang masih dapat ditoleransi.