SPKS Dukung B50 tapi Tolak Beban ke Petani, Pungutan 12,5% Disebut Tekan TBS Rp833/Kg

Jakarta — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyatakan mendukung mandatori biodiesel B50, tetapi menolak bila biaya pelaksanaannya dibebankan kepada petani lewat turunnya harga tandan buah segar (TBS). Menurut hitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor CPO dari 10% menjadi 12,5% berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram. Ketua Umum SPKS Sabarudin menyampaikan sikap itu di Jakarta pada Selasa, 30 Juni 2026, sehari sebelum B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Mendukung B50, menolak bebannya ditanggung petani

"Kami mendukung B50 sebagai agenda strategis nasional," kata Sabarudin, seperti dikutip Republika dari ANTARA. Ia menilai program ini penting untuk ketahanan energi, mengurangi impor BBM, dan menambah nilai tambah sawit di dalam negeri. Namun, ia menegaskan bahwa yang ditolak SPKS adalah cara program itu dijalankan. "Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani," ujarnya, dikutip JawaPos dan JPNN.

Sabarudin mengingatkan bahwa mandatori biodiesel naik bertahap selama hampir satu dekade, dari B15, B20, B30, B35, B40, hingga B50. Menurutnya, negara mendapat ketahanan energi dan industri menikmati nilai tambah, tetapi petani tidak boleh "membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga TBS". "Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani," katanya.

Hitungan SPKS: kehilangan hingga Rp5 juta per bulan

Pungutan ekspor yang dipersoalkan SPKS sudah naik sejak awal Maret 2026. Menurut DDTC News, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaikkan tarif pungutan ekspor CPO dari 10% menjadi 12,5% lewat PMK 9/2026, yang mengubah PMK 69/2025. Aturan itu diundangkan pada 27 Februari 2026. SPKS memandang kenaikan pungutan tersebut sebagai bagian dari biaya pelaksanaan B50 yang pada akhirnya bisa dibebankan kepada petani.

SPKS menghitung dampak kenaikan pungutan itu terhadap pendapatan petani, dengan asumsi harga TBS turun sekitar Rp833 per kg. Angka-angka berikut adalah estimasi SPKS, bukan data pemerintah:

Luas kebun	Potensi kehilangan pendapatan per bulan
2 hektare	sekitar Rp1,67 juta
3 hektare	sekitar Rp2,5 juta
4 hektare	sekitar Rp3,3 juta
5 hektare	sekitar Rp4,1 juta
6 hektare	hampir Rp5 juta

Secara nasional, Sabarudin menyebut total kerugian petani sawit bisa mencapai sekitar Rp499 hingga Rp500 miliar setiap bulan, menurut laporan JawaPos. Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Andre, menambahkan bahwa dengan skema seperti itu, "petani justru berpotensi ikut membiayai program tersebut".

Tuntutan: evaluasi menyeluruh dampak ke petani

SPKS mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah:

• Pelaksanaan B50 tidak boleh menimbulkan tekanan baru terhadap harga TBS petani.
• Tata kelola B50 perlu dievaluasi jika biayanya ternyata ditanggung petani.
• Pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh dampak mandatori biodiesel terhadap pendapatan dan kesejahteraan pekebun. Menurut SPKS, evaluasi seperti ini belum pernah dilakukan sepanjang rangkaian mandatori.
• Petani harus diposisikan sebagai mitra keberhasilan program dan ikut menikmati manfaatnya, bukan hanya sebagai pemasok bahan baku.

"Harapan kami, biaya implementasi kebijakan ini tidak menimbulkan tekanan baru terhadap harga TBS petani," kata Sabarudin, dikutip Republika. "Ketahanan energi akan lebih kuat apabila petani sebagai produsen bahan baku juga ikut sejahtera."

Angka Rp833 per kg adalah hasil perhitungan SPKS. Besaran dampak sebenarnya terhadap harga TBS di tiap daerah tetap bergantung pada penetapan harga mingguan dinas perkebunan provinsi dan pergerakan harga CPO. Perkembangan harga terbaru bisa dipantau di halaman harga, sedangkan aturan terkait biodiesel dirangkum di regulasi biodiesel.