B50 dan Ketahanan BBM: Strategi Sawit Kurangi Risiko Impor Solar

Jakarta — Pemerintah menempatkan mandatori biodiesel B50 sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi risiko impor solar ketika ketegangan geopolitik mengganggu jalur pasokan minyak dunia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan sekitar 23% pasokan minyak mentah Indonesia sebelumnya melintasi Selat Hormuz, sementara kebutuhan bahan bakar nasional masih jauh lebih besar daripada produksi minyak domestik.

Dalam laporan CNBC Indonesia pada 12 Oktober 2026, Bahlil menyebut konsumsi BBM nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan lifting minyak domestik sekitar 600 ribu barel per hari. Selisihnya dipenuhi melalui impor minyak mentah dan produk BBM. Namun, B50 secara khusus menyasar minyak solar, sehingga program ini tidak berarti seluruh kebutuhan BBM Indonesia sudah terbebas dari impor.

B50 diarahkan untuk menekan impor solar

B50 adalah campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50% solar. Kementerian ESDM menyatakan program tersebut diluncurkan pada 9 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi. Menurut ESDM, konsumsi solar nasional berada di kisaran 38 juta–40 juta kiloliter per tahun dan Indonesia sebelumnya masih mengimpor sekitar 3 juta–4 juta kiloliter produk solar.

Pemerintah menargetkan tambahan biodiesel dalam B50 dapat menggantikan volume impor tersebut. Bahlil menyatakan Indonesia tidak lagi perlu mengimpor solar setelah B50 berjalan. Pernyataan ini merupakan klaim pemerintah; realisasinya tetap perlu dibaca bersama data impor resmi setelah implementasi berjalan penuh.

Konteks geopolitik memperkuat alasan pemerintah memperbesar pemanfaatan sumber energi domestik. Gangguan jalur pelayaran, konflik di Timur Tengah, perubahan harga minyak, dan biaya logistik dapat memengaruhi negara pengimpor. Dengan mengolah minyak sawit menjadi FAME untuk campuran solar, pemerintah berupaya mengurangi sebagian paparan terhadap pasar energi internasional.

Rp170 triliun masih berupa proyeksi pemerintah

Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian ESDM menyebut B50 berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun, atau sekitar US$10 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi manfaat dari pengurangan impor solar, bukan nilai penghematan final yang telah diaudit.

ESDM membandingkan estimasi B50 dengan program B40. Penghematan devisa B40 disebut sekitar Rp133 triliun, sedangkan B50 diproyeksikan Rp170 triliun. Kebutuhan CPO untuk program biodiesel menurut perhitungan ESDM naik dari sekitar 15,2 juta ton menjadi 16,3 juta ton.

Pemerintah juga mengklaim nilai tambah industri CPO dapat meningkat dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun, penyerapan tenaga kerja naik dari 1,8 juta menjadi 2,1 juta orang, dan pengurangan emisi bertambah dari 39,66 juta ton menjadi sekitar 44,46 juta ton setara karbon dioksida. Seluruh angka tersebut perlu dipahami sebagai proyeksi kebijakan pemerintah.

Pasokan sawit dan fiskal tetap menjadi tantangan

Kajian yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menunjukkan kebutuhan CPO untuk B50 dapat mencapai 17,5 juta–18 juta ton, lebih tinggi daripada perhitungan ESDM. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan aktual bergantung pada asumsi konsumsi solar, rendemen, kapasitas produksi, dan realisasi penyaluran.

BPDP juga mencatat sejumlah risiko: produktivitas kebun sawit yang stagnan, keterbatasan lahan baru, penyakit tanaman, ketergantungan terhadap metanol dan katalis impor, kebutuhan pengujian teknis lanjutan, serta kemungkinan tekanan terhadap pendanaan insentif biodiesel. Kajian itu memperkirakan kenaikan kebutuhan domestik dapat menurunkan ekspor minyak sawit.

Karena itu, B50 dapat memperkuat ketahanan solar, tetapi bukan solusi tunggal untuk seluruh ketahanan BBM. Indonesia masih perlu meningkatkan lifting minyak, memperkuat kilang, mengembangkan bahan baku energi lain, dan menjaga agar tambahan permintaan sawit tidak menekan pangan, ekspor, petani, maupun anggaran. Perkembangan kebijakan dapat dipantau melalui halaman mandatori biodiesel dan harga CPO.